Banyuwangi Mampu Pertahankan Inflasi Terendah se-Jatim

Banyuwangi - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Kabupaten Banyuwangi Januari-Maret 2017 mencapai 0,81 persen. Angka ini kembali menjadi terendah se-Jawa Timur. Inflasi Banyuwangi ini juga di bawah rata-rata nasional sebesar 1,19 persen periode yang sama.

Sejumlah periode beberapa tahun terakhir, inflasi Banyuwangi juga pernah tercatat terendah di Jatim. Banyak kunci sukses Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mewujudkan inflasi rendah di daerah. Bahkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID dari lima kabupaten se-eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekar Kijang), terdiri atas Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang, Rabu (12/4), Bupati Anas membeberkan kunci mempertahankan inflasi terendah tersebut.

"Alhamdulillah, inflasi yang rendah dan stabil ini adalah kerja keras bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh pemangku kepentingan. Bank Indonesia (BI) berperan besar membantu kami dalam pengelolaan inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Bupati Anas, kepada detikcom, Kamis (13/7/2017).

Inflasi, sambung Anas, menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting untuk menunjukkan level kesehatan ekonomi masyarakat. Inflasi menunjukkan pergerakan harga yang berkaitan erat dengan kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga secara tidak langsung inflasi juga mencerminkan level kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

"Sebagai pemerintah daerah, yang bisa kami lakukan untuk menekan inflasi adalah menjaga pasokan pangan terkait volatile food. Sebab, yang terkait administered price tidak bisa kami kontrol karena itu kebijakan pusat seperti pengalihan subsidi listrik dan BBM ke sektor produktif yang membuat tarif listrik dan harga BBM naik," ujar Anas.

Di antara upaya menjaga pasokan pangan adalah meningkatkan infrastruktur pertanian lewat pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi, bantuan benih, pendampingan pertanian dan pembangunan infrastruktur jalan.

Pada 2015, pertumbuhan Banyuwangi sebesar 6,01 persen, di atas rata-rata Jatim yang sebesar 5,49 persen dan nasional 4,8 persen. Pertumbuhan Banyuwangi juga lebih tinggi dibanding kabupaten/kota di sekitarnya. Adapun penghitungan 2016 masih difinalisasi BPS.

Salah satu kunci kinerja ekonomi tersebut, menurut Anas, adalah penguatan sektor ekonomi riil berbasis masyarakat. Dia mengatakan, ekonomi daerah digerakkan oleh tiga hal. Yakni, belanja pemerintah, investasi dunia usaha dan sektor konsumsi. Saat ini, belanja pemerintah cenderung minim karena sedang dilakukan efisiensi. Adapun investasi belum tumbuh signifikan.

"Investasi sekarang juga cenderung padat teknologi. Dulu investasi Rp 1 triliun bisa menyerap 1.000 pekerja, sekarang hanya 100 orang, karena sudah semi otomatis," ujarnya.

Melihat kondisi itu, yang harus dilakukan adalah menggenjot sektor konsumsi masyarakat. Pariwisata menjadi salah satu strategi untuk memacu sektor itu.

"Pariwisata menjadi pengggerak yang efektif, karena sifatnya yang inklusif, berkait langsung dengan banyak sektor konsumsi yang berbasis usaha rakyat, mulai adari makanan, jasa transportasi, pemandu wisata, konveksi, hingga pertanian karena produknya terserap oleh konsumsi wisatawan yang datang. Investasinya murah, tapi perputaran ekonominya besar karena ada jutaan orang yang datang, dan inilah yang menyangga ekonomi daerah," kata Anas. (fat/fat)