Ansor dan Banser se Jawa Timur Desak Pemerintah Bubarkan HTI

Surabaya - GP Ansor dan Banser se Jawa Timur mendesak pemerintah untuk membubarkan organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Alasannya, gerakan HTI yang mengusung Khilafah, dinilai ke arah makar dan dikhawatirkan akan memecah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Menjaga keutuhan NKRI bukan hanya kewajiban GP Ansor dan Banser. Seluruh elemen anak bangsa juga berkewajiban melawan segala bentuk rongrongan sebagaimana gerakan khilafah yang diusung HTI," kata Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jawa Timur, M Abid Umar Faruq melalui rilis yang diterima detikcom, Sabtu (1/4/2017) malam.


Ia menerangkan, rencana tabligh akbar HTI yang digelar di Masjid Al Akbar, Surabaya, Minggu (2/4/2017), mendapat penolakan dari Ansor dan Banser di berbagai daerah di Jawa Timur.

Abid mengatakan, pemerintah mestinya lebih sensitif menyaksikan kondisi tersebut daripada melihat upaya yang dilakukan Ansor dan Banser.

"Pemerintah mestinya bisa lebih sensitif, karena keutuhan NKRI terancam. Eksistensi Pancasila juga terancam. Sebagai tugas negara, pemerintah untuk menjaga NKRI, bukan hanya slogan, tapi tindakan," ujarnya.

Ia menerangkan, HTI sudah jelas dan terang benderang sebagai organisasi makar yang tidak mengakui dan menolak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan keutuhan NKRI, sebagai ideologi bangsa dan konstitusi bangsa Indonesia.

Penerapan Khilafah HTI juga tidak mempunyai dasar dan historis. Semata-mata hanya merupakan bagian dari politisasi agama dan berlawanan dengan semangat kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara Indonesia.

"Keberadaan HTI jelas mengancam keutuhan NKRI dan bisa memecah belah generasi anak negeri. Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh anak bangsa, tidak terkecuali kepada kader Banser se-Jawa Timur, untuk bersama-sama seiya sekata membubarkan HTI dan sejenisnya di tanah air tercinta ini," tegasnya.

Abid menambahkan, Banser seluruh Jawa Timur mendesak kepada pemerintah maupun Polda Jatim, untuk tidak memberikan izin kegiatan kepada HTI, maupun organisasi sejenis lainnya di wilayah Jawa Timur.

"Jika pemerintah tetap memberikan izin (membiarkan), maka sebagai anak bangsa, Banser berkewajiban membubarkan segala bentuk kegiatan mereka (HTI maupun organisasi sejenisnya yang mengarah ke makar)," tandasnya. (roi/fat)