.webp)
Pemkab dan tim sapu bersih (saber) pungli membuka ruang konsultasi untuk memastikan kebijakan yang diambil dan pelayanan yang dilakukan bukan termasuk tindak pidana.
Hal itu disampaikan Bupati Irsyad usai rapat koordinasi di Gedung Serba Guna Kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Jumat (24/3/2017).
"Rapat koordinasi ini sebagai bagian tugas dan fungsi saya untuk bisa mengordinasi pemerintahan. Tadi hasilnya disepakati saya dan kepala desa, camat jajaran OPD, akan melakukan rapat koordinasi dan kosultasi menyangkut soal pemerintahan. Kita sepakati tiga bulan sekali," kata Irsyad.
Ia juga menyampaikan bahwa selain kebijakan pemerintah daerah ada kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan sampai ke bawah.
"Khususnya berkaitan dengan Tim Saber Pungli, kita sepakat untuk selanjutnya kita akan melakukan sosialisasi secara bersama-sama. Saya selaku penanggungjawab tim saber. Kita akan sosialisasikan bersama-sama dengan penangungjawab yang lain, Pak Kapolres, Pak Kaporesta, terkait pungli ini agar tahu mana yang termasuk pungli mana yang tidak," jelas pria yang akrab disapa Gus Irsyad ini.
Dalam rakor tersebut, juga ditanda-tangani kesepakatan bersama antara semua kepala OPD, camat dan kades bahwa semua yang hadir mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan pungli di Kabupaten Pasuruan.
"Kita akan kedepankan sosialisasi dan pencegahan pungli. Kita akan optimalisasi tim saber untuk sosialisasi agar pemahaman soal pungli ini terang dan nggak ada keraguan dari kepala dengan dan perangkatnya. Paling penting, masayarakat juga memahami," jelasnya.
"Kami, pak Kapolres dan Pak Kapolresta sebagai penanggungjawab tim saber membuka ruang konsultasi. Kalau ragu soal kebijakan atau pelayan langsung konsultasi," tandasnya.
Ketua Asososiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan, Agus Supriono, mengatakan selama ini banyak kades dan perangkat desa yang belum memahami mana kebijakan dan pelayanan yang masuk kategori pungli atau tidak. Oleh karena itu, ia sangat berharap tim saber pungli lebih mengedepankan sosilasisi dan pencegahan.
"Terus terang banyak kades yang belum paham. Jangankan yang nggak sekolah tinggi, yang sekolah tinggi saja banyak yang belum paham. Mengapa karena banyak pelayanan seperti pembuatan akta yang dari dulu memang ada biayanya," katanya.
Ia juga mengharapkan ada sosialisasi dan pendampingan terkait pengelolaan dana desa yang jumlahnya sangat besar.
Kepala Desa Panditan, Kecamatan Lumbang, Ika Widyaningrum, mengatakan ia menyambut baik sikap pemerintah kabupaten dan tim saber pungli yang akan mengutamakan sosialisasi dan pencegahan.
"Alhamdulillah di Panditan tak ada masalah kalau urusan sertifikat. Soal dana desa, semua sudah tersalurkan sesuai peruntukkanya, sudah sesuai prosedur. Nggak ada masalah," katanya. (bdh/bdh)
