.webp)
Sebab, tower di dekat pemukiman padat penduduk itu dianggap sangat meresahkan. Khususnya di musim penghujan. Selain itu, selama ini warga juga merasa dibohongi oleh pihak pengelola tower tersebut.
"Banyak kesepakatan yang dilanggar sendiri oleh pihak Telkomsel. Mulai janji mengganti alat elektronik warga yang tersambar petir, mengisi uang kas RT, dan memasang lampu penerangan. Semua tidak ditepati. Makanya, warga menuntut agar tower itu secepatnya dipindah," kata Korlap aksi warga, Anas Wijaya, Kamis (2/3/2017).
Pengamatan detikcom menyebutkan, warga mengawali aksinya dari Desa Kotakan. Dengan mengendarai mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor, massa berkonvoi menuju kantor Pemkab Situbondo. Selain berorasi, warga juga membentang-bentangkan poster dan spanduk bernada tuntutan pemindahan dan pencabutan izin tower.
Setibanya di kantor pemkab, massa menempelkan poster dan spanduk yang dibawanya di bagian dalam pintu gerbang. Diantaranya bertuliskan 'Kami Korban Pembodohan Telkomsel', 'Segera Bongkar dan Segel Menara Telkomsel di Desa Kotakan', 'Jangan Biarkan Rakyat Terus Ketakutan' dan sebagainya.
Setelah negosiasi, sejumlah perwakilan warga akhirnya diizinkan masuk. Mereka ditemui langsung Sekda Pemkab Situbondo, H Saifullah, plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Situbondo, Nugroho, dan staf ahli Syaifullah.
Melalui pertemuan itu, perwakilan warga mendesak agar menara telekomunikasi yang ada di lingkungannya segera dimatikan dan dipindah.
Mendengar itu, pihak pemkab tidak bisa memberikan keputusan. Namun, pemkab berjanji akan mendatangkan stake holder atau pemilik tower untuk beraudiensi langsung dengan warga. Sehingga warga bisa langsung menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang memiliki kewenangan di internal Telkomsel.
"Terkait tuntutan warga itu, regulasinya akan kita pelajari dulu. Tuntutannya kan baru disampaikan sekarang. Jadi tidak bisa langsung diputuskan. Apalagi dari pihak Telkomsel kan sudah berdiri sekian lama, sudah ada lawyernya. Jadi tidak bisa sembarangan. Terus terang, situasi ini berpotensi mengganggu iklim investasi di Situbondo. Karena itu harus segera ada penyelesaian," tandas Sekkab Saifullah.
Setelah dari pemkab, massa melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Situbondo. Sayang, keinginan warga bertemu anggota dewan tidak kesampaian. Sebab, di saat bersamaan seluruh anggita DPRD Situbondo sedang mengikuti workshop di Surabaya. Mereka hanya ditemui Kabag Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Situbondo, Hari Mintoraharjo.
"Saya hanya mewakili anggota dewan. Jadi, nanti apa yang menjadi aspirasi saudara-saudara akan saya teruskan kepada anggota DPRD Situbondo," tukas Hari Mintoraharjo.
Tahu begitu, massa yang berdecak kecewa pun hanya menyerahkan berkas dan berbagai dokumen penolakan terhadap tower kepada Hari Mintoharjo. Berkas dan dokumen itu diminta untuk segera disampaikan kepada anggota DPRD. Berikutnya, massa memilih meninggalkan gedung DPRD Situbondo.
"Kami tentu kecewa, karena saat kami hendak menyampaikan aspirasi, anggota dewan malah tidak ada. Kita lihat saja hasil pertemuan besok dengan pihak yang berwenang di Telkomsel. Kalau tetap tidak ada keputusan, terpaksa tower itu akan kami segel," ancam Anas Wijaya.
Aksi unjuk rasa ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP Situbondo. Bahkan, polisi terus melakukan pengawalan hingga massa pulang dan tiba di desanya. (fat/fat)
