Kakanwil Kemenkumham Jatim 'Wadul' ke Komisi III DPR RI

Surabaya - Anggota Komisi III DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pun memanfaatkan pertemuan tersebut dan 'wadul' ke anggota dewan tersebut mengenai anggaran yang dibutuhkannya.

Dihadapan anggota DPR RI Komisi III seperti, Trimedya Panjaitan (wakil Ketua Komisi III yang juga pimpinan rombongan kunker), Junimart Girsang, Adies Kadir, Dossy Iskandar Prasetyo, Daeng Muhammad, Wihadi Wiyanto, Arsul Sani, Agung Gunanjar dan M Nasir, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana menyampaikan usulan-usulannya hingga prestasi yang digapai kemenkumham Jatim dan jajarannya.

"Ada beberapa rencana yang perlu dukungan dari anggaran," kata Budi Sulaksana di sela rapat kerja kunker Komisi III DPR RI di kantor Kanwil Kemenkumham Jatim, Jalan Kayoon, Surabaya, Rabu (1/3/2017).

Beberapa usulan yang disampaikan Budi ke anggota Komisi III seperti, rencana pembangunan rumah tahanan (rutan) khusus perempuan. Alasannya, tahanan atau napi perempuan di Surabaya sudah membludak.

Akan menyediakan lembaga pemasyarakatan (lapas) terbuka di Malang, yang membutuhkan lahan sekitar 20 hektar.

Mengusulkan pendirian kantor imigrasi di Kabupaten Bojonegoro. "Ini usulan dari Pemkab Bojonegoro. Akan kita buka pelayanan paspor dan imigrasi, karena kejauhan dari Bojonegoro ke imigrasi Tanjung Perak. Ini sudah dibicarakan pak Menkumham dan Menpan RB mengenai kantor imigrasi di Bojonegoro," tuturnya.

Budi menerangkan, jumlah tahanan dan narapidana di Jawa Timur sekitar 20 ribu orang. Jummlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekitar 15 ribu orang.

"Terbanyak (tahanan dan napi) adalah kasus narkoba," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jawa Timur memberantas jaringan narkoba, termasuk menangkap oknum pegawai Rutan Medaeng yang diduga terlibat jaringan narkoba.

"Ada pegawai yang kita amankan di kantor wilayah, karena diindikasikan terlibat. Kita menindak tegas," jelasnya.

Budi mengatakan, untuk meminimalisir terjadinya peredaran narkoba, khususnya di Rutan Medaeng, pihaknya menerapkan body scanner bagi siapapun yang masuk ke rutan.

"Rutan Medaeng diindikasikan rawan. Karena itu, setiap orang masuk rutan harus melintasi body scanner. Mohon bantuannya dari Komisi III untuk menambah body scanner bagi rutan dan lapas lainnya, karena manfaatnya ini sangat besar sekali," terangnya sambil menambahkan, peralatan tersebut mengandung radiasi yang tinggi.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Harun Sulianto menambahkan, ada 10 ribu napi dan tahanan kasus narkoba di Jatim.

"Baru ada 1 body scanner. Mungkin ini (penambahan peralatan body scanner) bisa diprioritaskan," ujar Harun.

Tarun menambahkan, jumnlah sumber daya manusia (SDM) atau pegawai di lapas dan rutan juga dinilai kurang memadai. Katanya, perlu ada penambahan petugas lapas, karena tugas pengawasan terhadap napi sudah tidak memadai lagi.

"Idealnya 1 petugas mengawasi 25 napi. Tapi di Jawa Timur, 1 petugas mengawasi 69 sampai 100 orang napi atau tahanan," tuturnya sambil menambahkan, rencana pendirian lapas khusus perempuan di Jatim, juga membutuhkan SDM.

"Mudah-mudahan jumlah petugasnya juga ditambah," jelasnya.

Kepala Divis Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Lucky Agung Binarto menambahkan, SDM di keimigrasian juga dinilai kurang, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya, Waru, Sidoarjo, yang mengawasi masuk keluar orang asing di Bandara International Juanda.

"SDM sangat kurang, terutama di kantor imigrasi Waru. Mengingat penerbangan dari dan ke luar negeri meningkat. Sedangkan SDM kita tidak ada penambahan, " harapnya sambil menambahkan, Komisi III juga perlu memperhatikan peralatan pelayanan paspor yang dinilai perlu ada pembaharuan.

"Peralatan pelayanan paspor sejak Tahun 2008, belum ada penggantian. Ada kendala yang kami hadapi seperti pirantinya. Padahal, animo masyarakat yang mengurus paspor cukup tinggi, tapi alatnya tetap," jelasnya.

Lucky menambahkan, ada 'tukar gedung' Kantor Imigrasi kelas I Surabaya di Waru dengan kantor Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) Surabaya di Waru, Sidoarjo.

"Kantor imigrasi Waru sudah layak, tapi lahan parkir yang tidak memadai. Parkir sampai di jalan raya, sehingga kami sering dikomplain masyarakat," jelasnya. (roi/bdh)