Petugas Gabungan Sweeping Pekerja Asing di Kabupaten Pasuruan

Pasuruan - Pekerja asing di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), diamankan petugas gabungan dari Pemkab Pasuruan dan imigrasi.

Belasan petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satpol PP Kabupaten Pasuruan serta pihak Imigrasi mendatangi sejumlah perusahaan modal asing (PMA) di PIER.

Salah satunya adalah PMA asal Jepang, Yamaha Musical Products Indonesia di Jalan Rembang Industri I No 36. Sayangnya, wartawan tak diizinkan masuk ke perusahaan meliput proses sweeping yang dilakukan sekitar 30 menit.

Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan, Dewi Yuli Kurnia, mengatakan sweeping dilakukan untuk mengecek dokumen pekerja asing. Ini sebagai upaya pencegahan pemalsuan dokumen oleh pekerja asing.

"Sesuai laporan perusahaan, ada 5 pekerja asal Jepang di sini. Semua dokumen dan surat-surat izin kami cek satu per satu, untuk mencegah adanya dokumen palsu. Ini kami lakukan sebagai penegakan aturan keberadaan WNA di Indonesia. Ke-5 WNA Jepang tersebut memiliki dukumen lengkap dan berdomisili di Surabaya," kata Dewi, saat keluar dari perusahaan, Senin (20/2/2017).

Sementara Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, Made Jayatsena, pihaknya ingin memastikan para pekerja asing menempati posisi sesuai ketentuan.

"Seperti di perusahaan yang didatangi saat ini, laporan yang disampaikan ke kami, dicek langsung di lapangan. Bukan hanya jumlah pekerja asingnya saja, tapi juga dicek posisinya dalam perusahaan," terang Made.

Menurut dia, pekerja asing hanya diperbolehkan menduduki posisi di jajaran direktur dan tak boleh di bawahnya. "Itu yang kami cek dan ternyata posisinya sudah sesuai aturan. Dokumen mereka juga lengkap," jelasnya.

Di Kabupaten Pasuruan, terdapat sekitar 500 PMA dengan berbagai jenis usaha. Sedangkan jumlah pekerja asing yang berada di PMA-PMA itu, jumlahnya sebanyak 349 orang dari berbagai negara. Di antaranya, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan lainnya.

"Dari jumlah 349 itu, semuanya memiliki dokumen resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Made.

Sementara itu para pekerja tidak ada yang diamakan, semua dokumen lengkap dan sesuai aturan. (fat/fat)