.webp)
"Kalau dulu setahun 5 kali, sekarang sebulan sudah 5 kali peristiwa banjir. Selama 5-25 Januari 2017 terjadi 5 peristiwa banjir di sejumlah kecamatan," kata Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad dalam pemaparan di hadapan wartawan di Gedung Segoropuro Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti, Kamis (2/1/2017).
Dilema yang dihadapi Pemkab Pasuruan, lanjutnya, 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di daerah ini merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Masing-masing, DAS Kedunglarangan di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BPWS) Brantas, sementara DAS Welang, DAS Rejoso, DAS Welang, DAS Petung dan DAS Laweyan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"DAS-DAS penyebab banjir tersebut sejak tahun 2000 belum dilakukan normalisasi. Baru tahun lalu ada normalisasi di Sungai Wrati sekitar 4 Km. Makanya kami protes keras pada pemerintah pusat. Kalau DAS-DAS itu masuk kewenangan kita, pasti kita upayakan sekuat tenaga untuk menanganinya," tandasnya.
Fakta penyebab banjir Pasuruan, jelas dia, adalah hujan ekstrim rata-rata 100 mm/hari, badan sungai yang menyempit dan sedimentasi yang tinggi mengakibatkan pendangkalan sungai.
"Hal itu diperparah dengan alih fungsi bantaran sungai dan rusaknya tanggul sungai di beberapa titik. Penyebab lain karena terjadinya air balik baik karena pasang air laut maupun pertemuan dua anak sungai," tambahnya.
Untuk itu pihaknya terus mendesak pemerintah pusat turun tangan. Sejumlah usulan sudah disampaikan ke KemenPU PERA, antara lain harus disegerakan normalisasi DAS-DAS di Kabupaten Pasuruan.
"Kalau penanganan kedaruratan, pemkab sudah bekerja maksimal. Anggaran BTT (Biaya Tak Tertuga) untuk bencana kita siapkan sebesar Rp9 miliar, dan sudah terpakai sekitar Rp5 miliar," katanya.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembersihan material di gorong-gorong, jembatan dan saluran irigasi. Juga ada pemasangan sandbag, bronjong dan normalisasi sejumlah sungai yang sifatnya kedaruratan, dapur-dapur umum dan penyaluran makanan siap saji yang terus menerus.
"Upaya Pemkab sudah mentok, sudah jungkir balik. Makanya kami berharap segera ada realisasi dari usulan ke pemerintah pusat. Kalau tidak bisa keseluruhan, bisa diambil skala prioritas. Semoga di APBN-P 2017 bisa dimasukkan anggaran untuk normalisasi DAS-DAS di Pasuruan," ungkap Gus Irsyad. (fat/fat)
