KPK Pantau Penerapan e-Planning dan e-Budgeting Pemkab Blitar

Blitar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Bupati Blitar dan jajaran di Pendopo Ronggo Hadi Warsito, Blitar, Kamis (2/2/2017).

Kedatangan tim Unit Koordinasi dan Deputi Pencegahan (Tim korsup) KPK ini untuk menindaklanjuti MOU hibah aplikasi perizinan dan perencanaan anggaran pembangunan.

Pemkab Blitar telah menjalin kerjasama dengan Pemda Sidoarjo untuk pemakaian aplikasi perizinan. Sedangkan dengan Pemda Surabaya untuk penerapan aplikasi perencanaan.

Anggota Satgas Timkorsup KPK, Tri Gamareva menyatakan, kunjungan kali ini lebih ke pendampingan dan pengarahan untuk percepatan aplikasi e-planning dan e-budgeting.

"Di KPK ada empat program yang terkait pencegahan korupsi, yakni perencanaan, budgeting, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami berharap Pemkab Blitar segera menerapkan aplikasi tersebut untuk roda pemerintahan mulai tahun ini," jelas Tri saat ditemui detikcom disela acara.

Kenapa e-planning, Tri menyatakan, banyak pejabat daerah yang saat ini ditangani KPK karena bermasalah saat menyusun e-planning.

"Semua penyalahgunaan anggaran daerah bisa dimulai dari perencanaan, UPL juga terbukti banyak yang bermasalah," ungkapnya.

Menurut Tri, dengan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi diharapkan ada record yang jelas. "Tidak akan ada lagi proyek yang mendadak muncul setelah APBD di dok," tambahnya.

Informasi yang dihimpun detikcom, selain Kabupaten Blitar, daerah lain juga mengikuti workshop terkait masalah ini di Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo. Daerah lain itu yakni Kab Ngawi, Ponorogo dan Bojonegoro.

Terpisah Bupati Blitar Rijanto menyambut positif upaya yang dilakukan KPK di daerah yang dipimpinnya.

"Saya selaku pimpinan daerah di Kab Blitar berterima kasih atas kedatangan KPK kesini. Semua pimpinan tentunya ingin pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami akan dukung itu dengan secepatnya menerapkan aplikasi e-planning dan e-budgeting biar lebih maksimal manfaatnya untuk masyarakat," kata Bupati Rijanto.

Saat ini Tim Korsup KPK sedang berada di Gedung Bapeda Kab Blitar untuk mendengarkan pemaparan dari Bapeda dan beberapa SKPD yang diundang. Dilanjutkan dengan pengarahan dari KPK terkait penerapan e-planning dan e-budgeting di Pemkab Blitar. (bdh/bdh)