.webp)
Korlap aksi Fathurosi mengatakan, pihaknya menilai APBD tahun 2017 sangat penting bagi pembangunan Jember. Oleh sebab itu, ia meminta agar RAPBD 2017 segera ditandatangani.
"Saya juga berharap agar masyarakat tidak gampang terprovokasi berita berita yang disebarkan di akun Facebook. Terkadang ada berita yang menyinggung pihak lain dan bisa diperkarakan," katanya, Kamis (26/1/2017).
Ia juga berharap agar legislatif tidak berstatement yang menyinggung perasaan para pendukung dari eksekutif. "Banyaklah yang masih mengkompor kompori. Saya harap, ke depan itu tidak terjadi lagi," tegasnya.
Sementara Bupati Faida mengaku setuju menandatangani evaluasi RAPBD 2017. Hal ini disampaikan kepada wartawan, usai menerima pengunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember.
"APBD 2017 Insya Allah segera ditandatangani. Kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Jember. Gubernur juga sudah menjawab, bahwa APBD 2017 dapat ditandatangani Plt Sekda atau bupati Jember," terang Faida.
"Saya tidak pernah berkeberatan menandatangani hal tersebut, karena saya pimpinan di Pemkab Jember. Saya berharap DPRD dapat duduk bersama untuk menandatangani APBD ini," kata Faida.
Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni menuturkan, legislatif memang menunggu kesediaan Bupati Faida menandatangani sendiri evaluasi RAPBD 2017, dan tidak menyerahkannya kepada Plt. Sekretaris Daerah Bambang Hariono, yang masih dipertanyakan status legalnya.
"Sejak awal, kami memang sudah sampaikan solusi. Kalau bupati siap tandatangani evaluasi itu, pimpinan siap menandatangani. Kami sudah tunggu sejak lama jawaban itu. Tapi kok baru hari ini kami menerima informasi bahwa bupati siap menandatangani," kata Thoif secara terpisah.
Soal jadwal penandatanganan, menurut Thoif, diserahkan sepenuhnya kepada Sekretariat DPRD Jember. "Biar diselesaikan sekretariat soal teknisnya. Kapan pun kami siap. Itu komitmen kami sejak awal, bahwa pimpinan siap kapan saja ketika bupati siap menandatangani itu," katanya. (fat/fat)
