Cerita Risma Menyamar jadi Wali Murid

Surabaya - Wali Kota Tri Rismaharini sudah memprediksi akan muncul permintaan sumbangan dari SMA/SMK pasca diambilalih Pemprov Jatim. Menurutnya, tarikan sumbangan pada siswa terjadi sejak dulu saat dikelola Pemkot Surabaya.

"Sudah kira itu, makanya saya ngotot karena itu terjadi beberapa tahun lalu sebelum saya ambil policy (kebijakan) kita penuhi seluruhnya. Ya begitu kejadiannya, ya begitu. Tarikan tarikan itu," kata Risma usai membuka Gebyar 1.000 Hari Pertama Kehidupan, Rabu (25/1/2017).

Risma pun bercerita saat menjabat sebagai Kepala Bappeko, pernah menyamar sebagai wali murid untuk mengetahui langsung tarikan sumbangan yang dilakukan sekolah saat itu.

Saat itu sebuah sekolah SMAN di Surabaya menarik uang sebesar Rp 900 ribu dengan rincian Rp 450 ribu untuk bayar les selama 9 bulan (Rp 50 Ribu/bulan) dan Rp 450 Ribu untuk rekreasi.

"Aku nyamar karena dapat surat seorang bapak usahanya bangkrut, dia punya 3 anak, kemudian aku datang ke sekolah itu. Di situlah kemudian dia ngomong sekolah ini tidak bayar tapi untuk les, ternyata ditarikan itu Rp 900 ribu. Aku masih ingat, kemudian aku ngomong anak ini tidak usah ikut rekreasi, siapa tahu dia lulus lalu jadi mendiknas kemudian dia bisa pergi sendiri, aku ngomong gitu. Sudah dilunasi, dia ngomong (Seorang guru) bilang kalau banyak bu yang seperti ini, saya bilang berapa yang tidak bisa bayar, totalnya sekitar Rp 4 juta. Tiba-tiba ada seseorang ngomong di belakang, ngomong bisa bayar segini, tapi bayar Rp 450 ribu tidak bisa," ujar Risma.

Mendengar pernyataan tidak enak, Risma pun naik pitam dan marah kepada guru. Risma membongkar penyamarannya kemudian mengaku jika dirinya Kepala Bappeko.

"Tak gebrak meja dan saya keluarkan KTA saya dan bilang kalau saya Kepala Bappeko. Kepala sekolah lari-lari nututi aku. Itu terjadi. Makanya dulu aku ngotot seperti itu," ungkap Risma.

Menurut Risma, sekolah tidak boleh membedakan kaya dan miskin, karena semua anak anak Indonesia memiliki hak yang sama dan dilindungi UUD 1945 dan UU perlindungan anak.

"Makanya aku ambil policy itu setelah jadi wali kota, bukan aku ngawur kenapa aku ngotot. Ini yang aku takutin. Derajatnya orang itu sama. saat kita ngomong dilindungi UUD, tapi tidak ada kepentingan lain, tapi ini kepentingan dasar dan anak-anak ini dilindungi UUD 1945 dan anak-anak ini dilindungi UU perlindungan anak," tandas Risma. (ze/fat)