Pemprov Jatim Persilakan Kadin Ajukan Dana Hibah Lagi

Pemprov Jatim Persilakan Kadin Ajukan Dana Hibah Lagi

Rois Jajeli - detikNews
Jumat, 20 Jan 2017 18:49 WIB
Pemprov Jatim Persilakan Kadin Ajukan Dana Hibah Lagi
Foto: Rois Jajeli
Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersilahkan Kamar dagang dan industri (Kadin) Jatim untuk mengajukan kembali dana hibah. Pasalnya, Kadin sebagai lembaga semi pemerintah, juga berhak mendapatkan dana hibah APBD.

"APBD itu kan dari hasil pajak dari retribusi, maka bagian dari uang masyarakat yang pengunaannya diatur untuk macam-macam, termasuk untuk Kadin," kata Asisten II Bidang Perekonomian Fatah Jasin di sela menghadiri Konsolidasi Organisasi Kadin Jatim di Graha Kadin, Surabaya, Jumat (20/1/2017).

"Kadin di undang-undang itu kan setara dengan lembaga semi pemerintah sama seperti KONI, MUI. Tapi yang berhak menerima (dana hibah) adalah Kadin kabupaten dan kota serta provinsi. Kalau Kadin Indonesia tidak bisa mendapatkan APBN," tuturnya.

ia mengatakan, semenjak Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti terkendala persoalan administrasi dan tata kelola keuangan serta pertanggungjawaban keuangan, masih belum mengajukan dana hibah lagi. Padahal, dana hibah untuk kadin besarannya bisa mencapai Rp 5 - 10 milliar per tahun.

"Saya kira program Kadin sudah bagus dan sesuai visi misi pak gubernur. Tapi ketika awal BPK masuk, ada hal-hal terkait dengan administrasi, SPJ, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah," tandasnya sambil menambahkan, pertanggungjawaban keuangan penggunaan hibah berdasarkan akutansi pemerintahan.

"Jadi Kadin bisa mengajukan dana hibah lagi. Tapi itu tergantung dari pengurus kadin (apakah mengajukan dana hibah atau tidak)," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kadin Jatim Jamhadi mengakui bahwa Kadin belum mengajukan dana hibah. Namun, semenjak La Nyalla bisa beraktivitas kembali sebagai ketua umum, akan membenahi keserektariatan Kadin Jatim.

"Hari ini ketua umum sudah aktif kembali dan mulai menata organisasi lagi, menyempurnakan kesekretariatan sekarang. Kenapa, karena administrasi di sekretariat itu penting," tuturnya.

Jamhadi yang juga Ketua Kadin Kota Surabaya menambahkan, ke depan Kadin Jatim menata program-program untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Termasuk meningkatkan kualitas usaha kecil menengah (UKM) masyarakat Jatim.

"Ini masih dirumuskan. Nantinya kadin tidak menerima dana langsung dari APBD. Progam-program itu akan dititipkan di dinas-dinas terkait. Kami hanya membantu mengarahkan saja," tandasnya. (roi/bdh)
Berita Terkait