.webp)
Ada beberapa hal yang dibicarakan Din Syamsudin saat bertemu KH Hasyim Muzadi, khususnya keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan umat, yang menurutnya telah terjadi dialektika bertentangan.
"Kami prihatin melihat kondisi kehidupan berbangsa saat ini. Terutama antar kelompok yang mengklaim kebenaran dan menafikkan kebenaran di pihak lain," kata Din Syamsudin kepada wartawan di RS Lavalette.
Menurut Din, semua bermula dari kasus Pulau Seribu yang kemudian menjadi faktor pemicu, dari persoalan kesenjangan yang sudah terjadi.
"Saya pribadi pernah sampaikan kepada Presiden, bahwa reaksi umat Islam karena akumulasi kesenjangan yang terjadi. Serta terjadinya keterpurukkan ekonomi umat Islam hingga sulit dibangkitkan, kecuali ada keterpihakkan dari negara," beber Din Syamsudin.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sudah pernah menyarankan segera dilakukan dialog agar persoalan tidak terus berlarut.
"Sudah saya sarankan ada upaya-upaya dialog, bukan dialektik. Apalagi sekarang, terakhir di Bandung, antar pihak saling menyerang. Karena itu perlu intensif dialog," tegasnya.
Masih dalam saran yang disampaikan, Din juga menginginkan adanya keseimbangan nasional, tidak berat sebelah atau menguntungkap kelompok tertentu. Apalagi The Power of Money semakin mendikte panggung politik nasional.
"Makanya saya sarankan, negara harus hadir sebagai penegak keadilan yang sejati dan negara hadir dengan netral, baik kementerian, kepolisian perlu berkeadilan jangan sampai berpihak," tandasnya.
Din menambahkan, peristiwa di Bandung, Jawa Barat, ada gejala keterpihakkan negara terhadap kelompok tertentu dan menyerang kelompok lain.
"Saya membaca di media, tidak melihat. Ada keterpihakkan Polri untuk peristiwa di Bandung, khususnya Polda. Semestinya negara harus netral di atas dan untuk kepentingan semua kelompok. Sekali negara (pemerintah) berpihak, maka aksi dan reaksi akan terjadi," beber Din.
Ditanya soal indikasi keberpihakkan negara di kasus Jawa Barat? Din menganggap tidak perlu, menurutnya, kasus terakhir bisa menunjukkan gejala keterpihakkan kepada kelompok tertentu. "Tidak perlu saya sebut detil, itu sebagai contoh saja," ujarnya.
Din menambahkan, semua pihak bisa menjadi bagian dari upaya dialog, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun organisasi massa lainnya. "Kita berharap, ini bukan hanya upaya masyarakat. Tetapi jadi prakarsa pemerintah," sahutnya.
Diapun mendukung rencana Presiden Joko Widodo membentuk Dewan Kerukunan Nasional, tetapi harus bekerja dan benar-benar menegakkan keadilan secara sejati. "Jangan kerukunan semu, yang hanya menguntungkan kepentingan pemerintah," sebutnya. (bdh/bdh)
