.webp)
"Memperhatikan kondisi masyarakat di permulaan tahun 2017 ini, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang sangat berpotensi menyengsarakan rakyat, melemahkan daya beli masyarakat," kata Muhlis, koordinator lapangan (korlap) di sela demo di depan kantor DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Jumat (13/1/2017).
Ia mengatakan, ada beberapa kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, HMI Cabang Surabaya menyatakan 3 hal yang harus dilakukan pemerintah.
"Pertama, kami mendesak pemerintah melaksanakan rapat kabinet. Kedua, mendorong untuk transparansi kebijakan pemerintah. Ketiga, menjaga stabilitas negara," ujarnya.
 HMI Surabaya Kritisi Kenaikan BBM Foto: Rois Jajeli |
Ia menerangkan, di era rezim Presiden Joko Widodo yang menginjak tahun ketiga ini, telah dikeluarkan berbagai kebijakan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak memihak rakyat. Seperti kebijakan menaikan 'biaya administrasi STNK dan BPKB' melalui PP No 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai pembaharuan dari PP No 50 Tahun 2010. Menteri Keuangan dan Polri pun saling melempar bola panas.
"Lantas apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan bukan merupakan pertimbangan matang dari Jokowi selaku Presiden. Kami minta pertanggungjawaban dan kesadaran Presiden Jokkowi dalam mengambil keputusan. Jangan sampai tanda tanga kertas tanpa tahu dan memahami apa isi kertas tersebut," terangnya.
HMI Surabaya menilai, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan kebutuhan masyarakat mulai dari BBM, tarif dasar listrik (TDL0 hingga administrasi STNK, BPKB, rakyat belum siap untuk menghadapinya.
Pemerintah juga diduga menjebak rakyat untuk menggunakan BBM non subsidi. Setelah sebagian besar rakyat Indonesia sudah beralih ke non subsidi, tiba-tiba BBM non subsidi dinaikkan.
"Efeknya, seluruh kebutuhan pokok dan harga lain-lain menjadi semakin mahal," katanya.
"Pertanyaannya, dari berbagai kenaikan itu, tentu menaikkan pendapatan negara. Dengan kenaikan deviden atau anggaran tersebut dialokasikan ke mana, dan apa konpensasi bagi rakyat," tanyanya.
Muhlis menambahkan, HMI Surabaya juga menyoroti kebijakan bebas visa kunjungan. Menurutnya, Indonesia akan menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki.
 Demo HMI membuat lalin padat Foto: Rois Jajeli |
"Memang benar devisa akan meningkat, pertukaran budaya dan informasi cepat, tempat wisata di Indonesia menjadi terkenal di mata dunia. Namun hal ini tidak setimpal dengan dampak yang lainnya," ujarnya.
"Kami mendesak pemerintah menghapus Perpres No 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur, cinta tanah air, dan ingat akan perjuangan pahlawan bangsa," tandasnya.
Aksi massa dari HMI Surabaya di dua lajur Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas tersendat. Namun arus kembali lancar setelah melewati kerumunan massa.
Selain membawa berbagai poster diantaranya bertuliskan 'DPR jangan tidur, rakyat hancur', '.rakyat menggugat, mahasiswa hidup bersama rakyat' dan berbagai poster lainnya.
Pendemo juga menggelar salat jenazah di Jalan Yos Sudarso. "Salat jenazah ini menujukkan kematian DPR, dan pemerintah kembali ke fungsinya," jelas orator yang memimpin salat jenazah. (roi/fat)
