.webp)
Salah satunya, karena penerbitan SPM banyak tidak tepat sasaran. Selain itu, alokasi anggaran program kesehatan melalui SPM di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo dinilai tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan. Sehingga dianggap berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Kami mendesak agar stake holder yang terkait SPM ini dicopot dari jabatannya. Termasuk bapak Sekda selaku ketua tim anggaran, yang sudah jelas melakukan kelalaian. Selain itu Direktur RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. Bupati harus serius menangani masalah ini," desak Korlap aksi, Anis Muqaddas, dalam orasinya, Senin (9/1/2017).
Puluhan mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal di ruas Jalan Kenanga, tepat di depan kantor DPRD Situbondo.
"Beginilah, potret layanan kesehatan melalui pola SPM di Situbondo. Warga miskin yang sesungguhnya dilarang sakit. Karena hasil audit investigasi BPK RI menunjukkan penerbitan SPM di Situbondo ternyata banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, kami meminta polisi agar ikut turun tangan mengusut masalah SPM ini, karena juga berpotensi merugikan keuangan negara," teriak orator lainnya.
Selain melakukan aksi teatrikal, para mahasiswa juga membentangkan sanduk dan poster bernada kecaman atas layanan SPM di Situbondo. Di antaranya bertuliskan 'Penjarakan Para Broker SPM; Pecat Sekda & Direktur RSUD Situbondo; Pejabat Tertawa Melihat Rakyat Menderita, dan lainnya'. Para mahasiswa juga menggelar orasi meminta DPRD serius menyikapi hasil audit BPK RI tentang layanan SPM di Situbondo. Di antaranya dengan menggunakan hak angket.
Tak hanya itu. Para mahasiswa ini juga mendesak DPRD agar meminta BPK RI melakukan audit investigasi untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan, mulai dari data ganda, data fiktif, dan tidak tepat sasaran. Para mahasiswa ini ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Situbondo.
Namun, mereka menolak untuk berdialog di dalam ruangan. Para mahasiswa justru meminta agar Ketua DPRD Bashori Shanhaji dan salah satu wakilnya, Zeiniye, untuk menemuinya di ruas jalan raya.
"DPRD tentu serius menindaklanjuti temuan BPK RI terkait masalah layanan SPM. Bahkan baru saja DPRD Situbondo memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti hal tersebut," tegas Bashori Shanhaji di depan para mahasiswa.
Sebelum ngelurug kantor DPRD Situbondo, massa mahasiswa PMII ini juga sempat mendatangi kantor pemkab Situbondo. Di tempat ini, mereka ditemui langsung oleh Bupati H Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati H Yoyok Mulyadi.
Di depan para mahasiswa, Bupati Dadang menegaskan, jika layanan kesehatan melalui SPM masih terus berjalan. Hanya saja, penanganannya baru saja dialihkan dari Bagian Kesra ke Dinas Sosial Situbondo. Dadang juga mengemukakan, saat ini sedang dilakukan pendataan warga miskin melalui pemerintahan paling bawah, yakni tingkat RT. Dalam waktu dekat, data kemiskinan itu akan dikirim ke Bapeda Situbondo melalui masing-masing kantor desa di Situbondo.
"Jadi, kalau ada yang bilang sekarang layanan SPM tidak ditangani itu salah. Sekarang kita juga sedang melakukan pendataan kemiskinan versi kabupaten. Indikator yang digunakan tetap yang dari pusat, hanya saja keputusannya melalui rapat di tingkat RT, yang kemudikan diajukan ke desa. Dari desa diajukan ke Bappeda untuk diverifikasi. Makanya, kalau ada yang mengklaim melebihi ini dan melebihi itu, semuanya baru asumsi. Karena sampai sekarang data kemiskinan kita belum punya," papar Bupati Dadang. (fat/fat)
