.webp)
Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Soekarwo dinilai berhasil mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah di bidang pengarusutamaan gender di seluruh Jatim.
Sebelumnya penghargaan kategori mentor telah diraih Jatim pada tahun 2014. Penghargaan APE kategori Mentor merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori yang ada. Namun untuk penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk yang kesepuluh kalinya diterima Gubernur Jatim.
 Foto: IstimewaGubernur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai menerina penghargaan |
Terdapat empat kategori penghargaan APE yang diberikan yakni Pratama, Madya, Utama dan Mentor. Penghargaan APE kategori Mentor diberikan kepada 4 kementerian/lembaga, 6 pemerintah provinsi, dan 5 pemerintah kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi diraih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Untuk kementerian/lembaga diraih oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian Keuangan. Untuk pemerintah kabupaten/kota diraih Kota Surabaya, Kabupaten Rembang, Kota Bandung, Kota Denpasar, Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk Kategori Pratama diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 19 pemerintah kabupaten/kota. Kategori Madya diberikan kepada 2 kementerian/lembaga, 4 pemerintah provinsi, dan 41 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk kategori utama diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 4 pemerintah provinsi, 19 pemerintah kabupaten/kota.
Penghargaan yang diterima di Istana Wapres RI, Jakarta pada Rabu (21/12/2016) itu tersebut diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan berbagai inovasi yang menjadi inspirasi tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Gubernur Jatim yang akrab disapai Pakde Karwo menerima penghargaan didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lies Idawati. Pakde Karwo mengatakan, penghargaan ini diperoleh tidak terlepas dari koordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan pimpinan daerah atau bupati/walikota se-Jatim yang sangat baik di bidang pengarustamaan gender.
 Foto: Istimewa |
"Masyarakat Jatim memang produktif dan open minded. Kultur pembangunannya sudah matang. Ini semua tidak terlepas dari pendahulu-pendahulu kami. Para gubernur sebelumnya, masyarakat, tokoh masyarakatnya luar biasa. Koordinasi masyarakat dan pimpinan daerahnya juga sangat bagus," ujar Pakde Karwo melalui siaran pers yang diterima detikcom.
Selain itu, kata Pakde Karwo, penghargaan ini juga diperoleh atas komitmen politik melalui diterbitkannya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD 2014-2019 Provinsi Jatim pada visi misi salah satunya pada strategi pembangunan pengarusutamaan gender dan indeks kinerja utama.
Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa APE sesungguhnya adalah tolok ukur atas upaya untuk memberikan peranan yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak.
Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia memiliki prestasi yang baik dalam hal kesetaraan gender. Terbukti, pernah mempunyai presiden perempuan yang bahkan di Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar belum pernah ada presiden perempuan.
"Di kabinet (kerja), 24 persen menteri adalah perempuan. Termasuk yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Itu juga menjadi bagian dari pada upaya kita. Diharapkan juga peran di daerah di bidang politik," kata Jusuf Kalla.
Oleh karena itu,Jusuf Kalla mengajak daerah turut mendukung pemberian tempat bagi perempuan dalam bidang politik. JK juga mendorong adanya dukungan terhadap pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Mengingat, tingkat pendidikan kaum perempuan juga sudah sangat maju sehingga mampu bersaing dengan kaum pria.
Demikian pula, Menteri Pembemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise mengatakan, penghargaan APE adalah penghargaan sekaligus pengakuan pemerintah atas komitmen dan peran dari pimpinan kementerian/lembaga dan pemda yang telah melaksanakan tiga dimensi operasional PPPA. Adapun tiga dimensi yang dimaksud antara lain pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak.
"APE diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian lembaga dan pemda dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender dan hak anak di tingkat regulasi, organisasi dan masyarakat," jelasnya.
(roi/ugik)
