.webp)
Hal ini ditegaskan As'at Malik di sela kegiatan jalan sehat yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT Kabupaten Lumajang ke-71, Jumat (25/11/2016).
"Saya mengimbau seluruh PNS di Lumajang untuk menggunakan LPG non subsidi. Kita harus memberi kesempatan bagi warga miskin yang memang menjadi sasaran kebijakan subsidi dari pemerintah," kata As'at.
Menurut dia, PNS memiliki pendapatan yang layak dan sudah seharusnya tidak ikut menjadi konsumen LPG Subsidi ukuran 3 kg. Sehingga program subsidi pemerintah bisa tepat sasaran.
"Di Lumajang banyak masyarakat mikro dan pelaku UMKM yang merangkak dari bawah. Inilah yang seharusnya menjadi konsumen LPG bersubsidi. Jadi, saya mengimbau agar PNS bisa lebih tahu diri dan menahan untuk tidak ikut menggunakan LPG bersubsidi," tegas As'at.
Dia beralasan, dengan menggunakan LPG Non Subsidi, maka bisa membantu menghemat subsidi negara, sehingga bisa digunakan di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. "Lebih mahal memang, tetapi itu sudah sesuai dengan daya beli PNS di Lumajang," katanya.
LPG non subsidi ukuran 5,5 kg dijual seharga Rp 321.500 per tabung, sementara untuk isi ulang, masyarakat harus merogoh kocek Rp 61.500 per tabung. Sedangkan untuk LPG subsidi ukuran 3 kg dijual antara Rp 16.500 - Rp 17.000 per tabung.
Area Manager Communication & Relation PT Pertamina Wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara, Heppy Wulansari menjelaskan, sejauh ini LPG Non Subsidi mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Lumajang.
"Hal ini terlihat dari penjualan yang terus meningkat dari bulan ke bulan di Lumajang. Pada bulan Agustus 2016, penjualan LPG 5,5 kg sebanyak 1.450 tabung, sementara pada bulan Oktober meningkat sekitar 38 persen menjadi 2.000 tabung," ungkap Heppy.
Dia menerangkan, PT Pertamina berupaya untuk memperluas jaringan agen Bright Gas sehingga masyarakat lebih mudah menjumpai LPG bertabung pink ini. Saat ini ada sekitar 21 agen di Lumajang yang menyediakan Bright Gas.
"PT Pertamina juga mengapresiasi langkah bupati dan masyarakat Lumajang atas dukungannya terhadap konsumsi LPG non subsidi," pungkas Heppy. (bdh/bdh)
