Buruh Datangi Rumah Wali Kota Risma, Minta Nilai UMK Surabaya Direvisi

Surabaya - Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Surabaya (GBS) menyerbu rumah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Perumahan Pondok Indah Wiyung. Mereka meminta agar Risma merevisi usulan UMK yang diajukan Pemkot Surabaya ke Pemrov Jatim.

Sayangnya Risma tidak ada di tempat. Risma saat ini sedang berada di Belanda. Massa buruh yang berjumlah sekitar 250 orang juga tak bisa mendekat ke rumah Risma. Mereka tertahan di portal perumahan yang berjarak sekitar 70 meter dari rumah Risma.

"Kami ini sudah berkali-kali berunjuk rasa ke Balai Kota dan ke rumah dinas. Tapi sama sekali tak ditemui. Berunjuk rasa ke rumahnya pun orangnya juga gak ada," kata juru bicara GBS, Nurdin Hidayat, kepada wartawan, Kamis (17/11/2016).

Foto: Imam Wahyudiyanta

Nurdin meminta agar Risma merevisi UMK Surabaya yang diajukan Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim sebesar Rp 3,2 juta. Besaran itu, kata Nurdin, sama dengan mengkhianati buruh. Nominal Rp 3,2 juta adalah pengajuan secara sepihak. Nominal itu adalah versi Apindo berdasarkan PP 78.

Sementara survei KHL oleh dewan pengupahan menyatakan bahwa nilai UMK untuk 2017 adalah Rp 3,4 juta. Sedangkan buruh sendiri meminta nilai UMK pada nominal Rp 3,6 juta.

"Usulan ini kalah jauh dengan kawasan ring I lainnya," kata Nurdin.

Nurdin mengatakan, Sidoarjo mengusulkan UMK sebesar Rp 3.586.872. Begitupun dengan Kota Pasuruan yang mengusulkan UMK sebesar RP 3.584.200. Bahkan Gresik memberikan usulan Rp 3,7 juta.

"Surabaya ini ibu kota propinsi. Tapi kenapa UMK nya di bawah daerah lain," lanjut Nurdin.

Nurdin mendengar bahwa Risma akan pulang tanggal 20 November 2016 mendatang. Sementara UMK akan disahkan pada tanggal 21 November 2016. Karena itu Nurdin dan massa buruh akan datang kembali untuk menemui Risma ke rumahnya.

Aksi unjuk rasa ini dijaga oleh personel Satpol PP, Linmas, dan polisi. Terlihat pula Kepala Bakesbang Linmas Sumarno dan Asisten I Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin.

"Normatifnya nggak begini. Lebih baik dan Seharusnya unjuk rasanya ke lembaga resmi," kata Sumarno. (iwd/bdh)