.webp)
Dengan membawa poster yang bertuliskan, "Bayar Honor Kami Sesuai UMK", "Segera Angkat Kami Tanpa KKN" dan "Bayar Honor Kami dengan SK-kan Bupati", mereka menuntut kenaikan honor yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan Kriteria Hidup Layak (KHL).
"Kami bukan budak birokrasi yang didandani pakai bedak pakai sepatu tiap hari saat kerja, tapi kenyataannya kesejahteraan kita nol! Orang mengira kita ini cukup, sama dengan guru-guru yang lain. Ora ngertiyo bayarane gawe tuku beras saja ndak cukup," kata Sri Hariyati, koordinator aksi dalam orasinya.
Selama ini guru honorer k2 di Kabupaten Blitar hanya menerima honor sebesar Rp 750 ribu per bulan. Padahal UMK untuk Kabupaten Blitar tahun 2016 sebesar Rp 1.521.000.
Dalam aksi hari ini, orator juga mengajak massa untuk lebih tegas meminta tuntutan kenaikan itu di SK-kan bupati, sehingga jelas payung hukumnya. Jika tuntutan ini tidak dihiraukan, massa mengancam akan mogok kerja selama satu bulan.
"Kalau kedatangan kita tidak dihiraukan bagaimana kalau kita tidak usah ngajar, HP kita matikan satu bulan saja," ajak orator yang disambut teriakan setuju oleh massa.
Massa menilai, Bupati Blitar tidak serius menangani kesejahteraan guru hononer K2.
Jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Blora, Tegal, Gresik dan Jombang , ungkap Sri, mereka sudah bisa membayar honorer K2 sesuai UMK yakni rata-rata Rp 1,5 sampai Rp 1,7 juta per bulan dengan APBD dikisaran Rp 1,5 triliun, namun di Kabupaten Blitar hanya diberikan separuh UMK padahal besaran total APBD Kabupaten Blitar Rp 2,5 triliun.
"Ironisnya gaji honorer K2 hanya Rp 750 per bulan tanpa SK Bupati. Kalau untuk gaji honorer bupati bilang tidak ada duit tapi untuk kebutuhan korupsi pasti selalu ada seperti korupsi KONI, Pramuka," katanya.
Selain menuntut kenaikan honor, massa juga menagih janji Bupati Blitar yang menyatakan akan memprioritaskan guru honorer K2 diangkat menjadi PNS, namun janji itu belum terlaksana sampai saat ini.
Sayangnya, aksi guru honerer ini tidak mendapat perhatian dari bupati Blitar. Mereka pun akhirnya menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Blitar untuk mengadukan masalah honor ke anggota dewan. (bdh/bdh)
