.webp)
Warga menuntut hasil rekrutmen 70 Banpol Satpol PP dibatalkan karena dituding sarat pungli. Dengan membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan, massa berorasi di depan kantor Satpol PP Kota Mojokerto. Penjagaan ketat dilakukan polisi untuk mengantisipasi aksi anarkis.
"Hasil rekruitmen dan seleksi 70 personil Banpol Satpol PP Kota Mojokerto tidak transparan dan sarat pungli," kata Koordinator aksi, Ignasius Tungga kepada wartawan di lokasi.
Ignasius menjelaskan, indikasi adanya pungli dalam rekrutmen Banpol Satpol PP Kota Mojokerto tahun 2016 menguat dengan tidak adanya sosialisasi. Dia menuding itu sengaja dilakukan satpol PP untuk melancarkan praktik pungli.
"Bahkan ada warga yang ditawari oknum mengatakan akan diterima jika membayar sejumlah uang. Mulai dari Rp5 juta sampai Rp10 juta. Ada informasi, dari sejumlah anggota dewan dan eselon II yang menitipkan atau mendapat jatah dalam rekrutmen Banpol tersebut," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Ignasius, aliansi warga Kota Mojokerto menuntut agar hasil rekrutmen Banpol dibatalkan dan menggelar seleksi ulang.
"Kami juga minta agar Walikota Mojokerto memastikan transparansi dan menjamin bebasnya seluruh proses rekruitmen PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Mojokerto dari segala bentuk praktek KKN dan pungli," harapnya.
Sementara Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, menampik tudingan pendemo. Dia menegaskan proses rekrutmen Banpol dilakukan secara transparan dan tanpa pungli.
"Rekrutemen dimulai September setelah ada persetujuan dari DPRD. Tidak ada transparansi dan lain sebagainya, itu tidak benar. Insya Allah kita sudah melakukan rekrutmen yang baik untuk warga," tandasnya. (fat/fat)
