DPRD Banyuwangi Hearing Sengketa Lahan TNI dan Warga Desa Badean

Ardian Fanani - detikNews
Selasa, 01 Nov 2016 17:30 WIB
Hearing anggota DPRD Banyuwangi/Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Sengketa lahan antara TNI AD dengan warga Desa Badean, Kecamatan Glagah, Banyuwangi berlanjut ke DPRD setempat. Komisi I mengundang pihak yang bersengketa dalam hearing yang digelar di gedung dewan, Selasa (1/11/2016). Hadir pula dalam hearing tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi.

Dalam hearing terungkap bahwa lahan yang disengketakan seluas 50,086 hektar tersebut adalah aset milik negara yang tercatat di Kementerian Keuangan. Itu terdata dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN), saat ini Barang Milik Negara (BMN) No register 30825038 CQ TNI AD.

"Ini tanah milik negara. TNI tidak punya lahan cuma dipercaya mengamankan dan mengelola lahan itu. Sementara Kodim hanya sebagai pengamanan lahan itu," ujar Pasi Intel Kodim 0825 Banyuwangi, Kapten (Arm) Yonaidi Desianto saat digelar hearing.

Menurut Yonaidi, Korem 083 mempersilahkan kepada masyarakat menempuh jalur hukum terkait sengketa lahan tersebut.

"Kami persilahkan warga menempuh jalur hukum. Itu pesan atasan kami," pungkasnya.

Sementara perwakilan warga, Abdillah Rafsanjani mengaku sampai saat ini belum menempuh jalur hukum. Karena hingga kini belum ada pelanggaran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara status tanah belum memiliki sertifikat.

"Jika BPN mengeluarkan sertifikat untuk TNI akan kami gugat. Dan kami akan tetap meminta TNI mengembalikan tanah warga. Karena kami juga punya bukti. Kalau tanahnya mau dibeli TNI ya monggo. Yang penting ada ganti rugi," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Viki Septalinda mengaku, seluruh data dan keterangan dari kedua pihak akan diakomodir untuk membuat dasar bagi dewan untuk mengambil sikap terkait hal tersebut.

"Kita akan laporkan ke pimpinan apakah akan membuat pansus atau yang lain. Kita masih dalami," ujarnya.

Puluhan warga Desa Badean, Senin (17/10) wadul ke DPRD setempat. Warga tak sendiri, dengan didampingi Forum Suara Blambangan (Forsuba), forum yang digawangi para tokoh NU ini, mendesak wakil rakyat turut memperjuangkan hak atas tanah mereka, seluas 50 hektar.

Saat ini lahan tersebut dikuasai oleh TNI AD. Tanah tersebut saat ini berupa petakan-petakan tambak udang yang disewa oleh para pengusaha.

Penyerobotan tanah warga Desa Badean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, ini bermula pada masa penjajahan Jepang, tahun 1943. Saat itu Jepang meminta warga meminjamkan tanah tersebut untuk kepentingan pertahanan dan perlindungan. Dan usai perang, dijanjikan tanah akan dikembalikan. Tapi kenyataannya, setelah masa kemerdekaan, tanah warga diambil alih oleh TNI AD. (fat/fat)