"Kami ingin menanyakan langsung kepada BPN bahwa tanah seluas 50 hektar itu tak bersertifikat dan milik masyarakat," ujar Abdillah Rafsanjani, perwakilan warga kepada detikcom, Kamis (27/10/2016).
Abdillah menegaskan pihaknya memiliki bukti petok atau leter C terkait hak tanah warga. Bahkan, ada purnawiraan TNI AD yang siap memberikan keterangan kronologi tanah di dekat Bandara Blimbingsari tersebut.
"Karena masih sengketa, kami tak akan mengeluarkan sertifikat sampai ada kepastian hukum," tegasnya.
Puas dengan jawaban BPN, massa kemudian mendatangi areal tambak udang di Desa Badean, Kecamatan Kabat. Suasana berubah tegang saat belasan warga berusaha memasuki areal tambak. Namun, mereka dihadang personel polisi dan TNI dari Kodim 0825/Banyuwangi.
Setelah negoisiasi, hanya tujuh perwakilan warga diperbolehkan masuk bertemu Dandim 0825/Banyuwangi dan pemilik tambak. Dalam dialog tersebut, perwakilan warga mengancam akan meminta Komnas HAM turun ke lapangan dan menempuh jalur hukum.
"Tanah ini sudah 70 tahun dikuasai investor. Padahal, berdasarkan sejarah dan bukti leter C, ini tanah masyarakat," Abdillah.
Sementara Dandim 0825/Banyuwangi, Letkol (Inf) Robby Bulan menegaskan tanah yang diklaim warga sudah teregister sebagai aset negara sejak tahun 1953. Bahkan, sudah masuk dalam sistem manajemen akutansi barang milik negara secara online.
"Kami, sifatnya hanya mengamankan aset negara. Jika ada klaim hak tanah, silahkan menempuh prosedur yang dibenarkan, tentunya disertai bukti otentik, bukan rekayasa," tegasnya di hadapan perwakilan warga.
Selama ini, kata Robby, pengurusan pengelolaan lahan itu ditangani Korem dan Kodam V/Brawijaya.
Aksi warga ini adalah lanjutan aksi sebelumnya, pekan lalu. Mereka mendatangi DPRD Banyuwangi dan meminta dukungan memperjuangkan hak tanah warisan warga. Versi warga, dahulu lahan itu dipinjam Jepang saat melawan Belanda tahun 1943. Ketika Jepang kalah dan Indonesia merdeka, lahan tersebut diambil alih oleh TNI AD. Lalu, dikelola oleh investor. (fat/fat)
