.webp)
Dari total ASN di Blitar, sebanyak 32.889 yang telah melaporkan kekayaannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 73 orang yang telah membayar, dan 82 % sisanya belum melakukan pembayaran sama sekali alias nihil. Sementara terdata ada sebanyak 5.844 atau 17,8% aparatur negara Blitar belum melaporkan daftar kekayaannya.
Menurut Kepala KPP Pratama Blitar, Teguh Pribadi Prasetyo, aparatur negara disini terdiri atas pegawai negeri sipil di bawah Pemerintah Daerah Kab/Kota ada sekitar 17.000 yang terdiri atas, sekitar 5 ribu merupakan pegawai di bawah satuan kerja Pemkot dan sekitar 12 ribu pegawai Pemkab Blitar.
"Selain 17 ribu itu merupakan aparatur negara di bawah instansi TNI, Polri, Imigrasi dan lain-lainnya," katanya saat ditemui di kantornya Kamis (27/10/2016).
Di jajajan pegawai Pemda Kab/Kota Blitar tercatat tingkat partisipasi mereka dalam melaporkan SPT dan mengikuti tax amnesti juga sangat rendah.
"Dari 32 ribu aparatur negara Blitar itu, hanya 44 orang saja yang ikut tax amnesti sampai tahap kedua berakhir," ungkap Teguh.
Walaupun nilai tebusan tax amnesti dari ASN Blitar hampir mencapai Rp 2 miliar, namun angka itu hanya 5,3% total perolehan tax amnesti sampai akhir periode dua yakni sebesar Rp 36,6 miliar.
Rendahnya tingkat partisipasi ini menurut Teguh karena masih minimnya pengetahuan tentang pajak dan tata cara pelaporan kekayaan.
"Oleh karena itu salah satu program saya, mempermudah pelayanan tax amnesti ini dengan membentuk satgas kecil yang nanti akan melakukan jemput bola sampai di tingkat kecamatan," jelasnya.
Selain itu, KPP Pratama Blitar juga mengundang Walikota dan Bupati Blitar, Komandan Kodim 0808 serta Kapolres Blitar pada akhir periode pertama tax amnesti untuk bersinergi meningkatkan partisipasi aparatur negara dalam membayar pajak .
Pimpinan daerah menyatakan akan mendukung dengan memerintahkan Satuan kerja merapat ke KPP Pratama Blitar.
"Ada komitmen dari Walikota dan Bupati Blitar setelah mengetahui data yang kami berikan dan pada tanggal 10 Oktober lalu para pimpinan daerah ini datang langsung kesini untuk mengikuti program tax amnesti dengan harapan seluruh jajaran dibawahnya akan mengikuti," jelasnya. (bdh/bdh)
