IDI Kabupaten Pasuruan Tolak Prodi Dokter Layanan Primer

Pasuruan - Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasuruan menolak kebijakan pemerintah pusat memberlakukan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP).

"Program tersebut kurang efektif dan hanya menghamburkan uang negara. Dana yang diperuntukkan untuk program DLP lebih baik jika digunakan untuk membenahi sistem pendidikan, bukan menambah waktu pendidikan para calon dokter," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan, Sujarwo, saat melakukan aksi di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin (24/10/2016).

Pemerintah, kata Sujarwo, seharusnya lebih fokus membenahi sistem pendidikan kedokteran yang justru tidak pro rakyat dengan biaya pendidikan yang terlampau besar dan tidak terjangkau oleh rakyat.

"Sekarang banyak muncul fakultas kedokteran baru yang kualitasnya dipertanyakan. Jika negara ragu dengan lulusannya benahi saja sistemnya. Anggaran triliunan rupiah untuk DLP lebih baik untuk benahi sistem pendidikan yang ada," tandasnya.

Program DLP adalah pendidikan tambahan untuk dokter umum sehingga memperoleh gelar spesialis layanan primer. Sementara untuk dokter yang sudah berpraktek lebih dari 5 tahun, cukup menempuh 6 bulan saja. Program tersebut tertuang dalam UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.

"Kami setuju dengan perlunya meningkatkan dan menjaga kompetensi dokter umum atau layanan primer. Namun menambahi waktu tempuh pendidikan bukan cara yang efektif," katanya.

Sementara aksi yang sama juga dilakukan di beberapa kota. Di antaranya Lamongan, Sidoarjo, Surabaya dan lain-lain. (fat/fat)