.webp)
Berdasar data yang dimiliki Pertamina, kondisi di Kabupaten Kediri, konsumsi elpiji masih didominasi tabung elpiji bersubsidi dengan 89 persen dari total komposisi penjualan produk, sehingga kondisi ini cukup memperihatinkan, namun tentu saja hal tersebut bukan hanya PNS, tetapi juga pelaku UMKM dan pengusaha kuliner di Kediri.
Berdasarkan hal tersebut, digelar sosialisasi dengan menghadirkan kepala kelurahan dan PNS sebanyak 100 SKPD di Pendopo Kabupaten Kediri, Selasa (18/10/2016).
Bupati Kediri Haryanti usai Sosialisasi Gerakan Sadar Subsidi PNS mengaku melalui kegiatan ini seluruh PNS di Pemkab Kediri diimbau segera beralih ke elpiji non subsidi jenis baru Bright gas tabung warna merah muda dengan kemasan 5,5 Kg.
"Mulai besok mas, seluruh PNS saya akan saya imbau beralih ke elpiji non subsidi, karena memang seharusnya menggunakan elpiji non subsidi, tapi ini sifatnya imbauan mas," kata Haryanti.
Imbauan PNS berhenti menggunakan elpiji bersubsidi sangatlah beralasan, karena berdasarkan data dari Pertamina, jumlah konsumsi elpiji di Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan.
GM Pertamina MOR V, Ageng Giriyono, yang hadir dalam sosialisasi di Pendopo Kab Kediri saat ditanya apakah ini upaya Pertamina melakukan pengurangan kuota Elpiji Subsidi? Ageng mengaku tidak akan ada pengurangan jumlah elpiji subsidi 3 Kg untuk wilayahnya yang mencakup Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB, terutama Kediri.
"Pertamina merupakan BUMN, pengurangan itu hak pemerintah, namun kami hanya mempersiapkan diri terhadap hal-hal terkait subsidi BBM, seperti yang terjadi seperti pertalite dan premium," ucap Ageng.
1 Tabung elpiji non subsidi jenia Bright Gas kemasan 5,5 Kg dibanderol harga Rp 297 ribu untuk tabung baru, dan isi ulang dijual dengan harga Rp 57 ribu.
"yang jelas ini tidak ada rencana pengurangan, namun nantinya bakal ada segmentasi pasar dan permintaan masyarakat," imbuh Ageng. (bdh/bdh)
