Warga Banyuwangi Curhat ke DPRD Soal Tanah yang Dikuasai TNI AD

Ardian Fanani - detikNews
Senin, 17 Okt 2016 16:44 WIB
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Puluhan warga Desa Badean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, wadul ke kantor DPRD setempat. Warga tak sendiri, dengan didampingi Forum Suara Blambangan (Forsuba), forum yang digawangi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini, mendesak wakil rakyat turut memperjuangkan hak atas tanah mereka, seluas 50 hektar.

Saat ini lahan tersebut dikuasai oleh TNI AD. Tanah tersebut saat ini berupa petakan-petakan tambak udang yang disewa para pengusaha.

"Tiga pengusaha selama 70 tahun lebih, sejak masa penjajahan Jepang menguasai tanah itu. Ada 50 KK dan kini sudah 1.000 keturunanya, berharap tanah yang diserobot bisa kembali," kata Ketua Forsuba, H Abdillah Rafsanjani saat digelar hearing tersebut, Senin (17/10/2016).

Menurut Abdillah, penyerobotan tanah warga Desa Badean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, ini bermula pada masa penjajahan jepang, tahun 1943. Saat itu jepang meminta warga meminjamkan tanah tersebut untuk kepentingan pertahanan dan perlindungan.

Dan usai perang, dijanjikan tanah akan dikembalikan. Tapi kenyataanya, setelah masa kemerdekaan 1945, tanah warga diambil alih oleh TNI AD.

"Kondisi ini pernah disampaikan warga kepada pihak TNI AD. Selanjutnya, melalui Korem 083 Malang, diakui bahwa tanah seluas 50,086 hektar tersebut adalah milik warga. Tapi hingga kini, ketiga pengusaha yang menyewa lahan untuk tambak udang, menolak untuk mengembalikan," pungkas Abdillah.

Namun sayang, karena tidak dihadiri Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi terkait, perwakilan DPRD, Vicky Septalinda dan Hery, tidak dapat memberikan keputusan.

Rencananya, warga Desa Badean dan Forsuba, akan datang kembali ke kantor DPRD setempat. Harapanya, surat yang telah dilayangkan sebulan lalu juga bisa segera direspon wakil rakyat, sehingga warga bisa duduk bersama dengan BPN dan instansi terkait guna memecahkan masalah sengketa tanah ini.

Sementara perwakilan dewan, Vicky Septalinda, mengaku akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dalam penyelesaikan kasus penyerobotan tanah ini.

"Kita akan berkoordinasi, sehingga dalam pertemuan mendatang bisa menghadirkan BPN serta instansi terkait," ucap Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi ini.

Sementara Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol (inf) Roby Bulan mengaku jika lahan tersebut milik dari TNI AD yang disewakan kepada pengusaha. Menurut Dandim Roby, pihaknya telah melakukan mediasi dengan warga terkait permasalahan ini.

"Sesuai catatan dari TNI AD lahan itu sudah ada suratnya tahun 1950 dan tahun 1983. Saat ini memang dilakukan pemanfaatan aset atau disewakan ke pengusaha. Untuk pengurusan itu memang diurusi oleh Korem ke atas. Kita Kodim hanya mengamankan," ujarnya. (fat/fat)