.webp)
Melalui surat elektronik yang diterima detikcom, Senin, (17/102016) Emil menjelaskan, dalam forum tersebut, sebagai wadah untuk menjembatani aspirasi pemerintahan daerah kedalam pengambilan kebijakan pembangunan di Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Para perwakilan wilayah di seluruh dunia menyuarakan aspirasinya, agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan PBB melibatkan pemerintah daerah sebagai garda depan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.
Dalam forum tersebut, Emil yang didaulat berbicara sebagai perwakilan pemerintah daerah wilayah Asia Pasifik, mengingatkan tentang pentingnya keterlibatan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah.
"Karena peran dari DPRD ini sangat dibutuhkan dan memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah lembaga kontrol," ujar Emil.
Selain itu, bupati yang menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Se-Asia Pasifik (UCLG) ini menegaskan, pentingnya memperjelas kerangka pembiayaan melalui lembaga pembiayaan internasional sebagai upaya akselerasi pencapaian "Sustainable Development Goals (SDG)".
Serta merumuskan, bagaimana pemerintahan daerah sebagai garis terdepan dalam pembangunan wilayah bisa mendorong mobilisasi sumber daya dari masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang lebih holistik.
Kata Emil, dalam forum PBB yang merupakan rangkaian kegiatan kongres UCLG tersebut, masukan dari perwakilan Asia Pasifik mendapatkan sambutan baik dari Direktur UN-Habitat, Joan Klos.
"Joan Klos menegaskan pentingnya mendorong dibukanya ruang pemerintahan daerah untuk berperan dalam pembangunan wilayah sebelum terlampau jauh membahas mengenai desentralisasi fiskal," imbuhnya. (bdh/bdh)
