.webp)
Pada anggaran tahun 2017 mendatang, pemkab mengajukan belanja daerah sebesar Rp 2,904 triliun. Anggaran ini sudah disesuaikan dengan perangkat baru di tahun 2017, setelah adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dikatakan Bupati Anas, rancangan belanja daerah pada tahun 2017 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 101,93 miliar dari tahun 2016 yang Rp 2,8 triliun, menjadi Rp 2,904 triliun.
"Memang agak terlambat karena disesuaikan dengan perangkat OPD yang baru. Namun kami yakin kita lebih awal dibandingkan dengan daerah lain," ujar Bupati Anas, saat berbincang dengan detikcom, usai digelar paripurna penyampaian KUA PPAS APBD 2017.
Belanja tersebut, lanjut Anas, akan diprioritaskan pada sejumlah sektor. Yang pertama, adalah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga. Bidang pendidikan, di antaranya program pengentasan anak-anak buta huruf akan dilanjutkan.
 Foto: Ardian Fanani |
"Pembangunan jalan desa akan disinergikan dengan program desa juga. Sehingga jika ada jalan desa rusak, pengaduannya tak lagi ke kabupaten. Namun menjadi kewajiban desa untuk menyelesaikannya," jelas Anas.
Selain itu, lanjut Anas, pemkab juga akan mengeluarkan anggaran untuk subsidi angkutan pelajar. Untuk program baru ini, pemerintah tidak akan membeli angkutan khusus, namun akan sewa kendaraan yang peruntukannya untuk mengangkut anak-anak yang tidak punya kendaraan.
"Selain bus, pemerintah akan memberikan subsidi pada angkutan kota (angkot). Angkot di kota akan diberdayakan untuk fokus mengantar jemput anak sekolah yang tidak mampu. Angkot yang telah kita subsidi, saat jam sekolah tetap harus berangkat meski penumpangnya hanya separuh. Setengah dari kekosongan angkot tersebut itu lah yang akan disubsidi pemerintah. Namun jika sudah penuh ya tidak," kata Bupati Anas.
Bidang kesehatan, imbuh Anas, akses-akses peningkatan layanan kesehatan akan kita tingkatkan. Mulai rumah sakit, puskesmas dan juga tenaga dokter spesialis akan disediakan. Pemkab juga akan membuat rumah singgah. Rumah singgah ini diperuntukkan bagi anak-anak terlantar, misalnya anak-anak yang terkena kasus narkoba.
"Persoalan narkoba ini bukan semata-mata penangan hukum tetapi juga perlu rehabilitasi. Makanya kita perlu rumah singgah. Rumah singgah ini nanti juga kami bangun untuk orang-orang tua terlantar. Dan rumah singgah ini kita tidak bangun fisik tetapi kita akan sewa," ujarnya.
Selain belanja daerah, beberapa poin penting dalam rancangan KUA & PPAS 2017, pendapatan Banyuwangi diproyeksikan mencapai Rp 2,72 triliun. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun 2016 yang sebesar Rp 2,50 triliun, akan ada peningkatan sebesar 8,72 persen atau setara Rp 218 milar. (bdh/bdh)
