40 Daerah Aplikasikan E-Government Surabaya dan Sidoarjo

Surabaya - E-government Pemkot Surabaya akan diimplementasikan oleh 40 kepala daerah di Indonesia. Tak hanya itu, pelayanan perizinan terpadu elektronik Pemkab Sidoarjo juga akan diadopsi.

Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah, dan 40 kepala daerah. Turut memberikan tanda tangan adalah wakil ketua KPK Alexander Marwata.

Penandatanganan dilakukan di lantai dua Balai Kota Surabaya. Dalam sambutannya, Risma mengatakan e-government merupakan suatu kebutuhan di zaman serba digital ini. Ada banyak keuntungan dari penerapan e-government. Selain menjauhkan sistem birokrasi dari potensi korupsi, e-government juga mampu menghemat anggaran.

"Kami bisa menghemat 25 miliar dari tidak digunakannya kertas lagi. Itu dari kertas saja," ujar Risma.

Risma mencontohkan bahwa sebelum ada sistem online, seseorang harus menggunakan kertas besar untuk gambar sebuah rancangan bangunan saat mengurus IMB. Kertas untuk gambar itu sendiri mahal. Namun saat ini, hanya cukup menyerahkan soft copy untuk mengurus IMB.

"Secara keseluruhan, kami bisa menghemat anggaran 20-30 % dari penerapan e-government," kata Risma.

Uang penghematan itu, kata Risma, digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti membangun sekolah, perpustakaan, taman, broadband learning center, dan lain sebagainya.

E-government, lanjut Risma, sangat mampu menjauhkan pegawai dari potensi korupsi. Dengan e-government, seorang pegawai tak bisa macam-macam semisal mengakali jumlah nominal atau bertemu untuk meminta ongkos.

"Dari situ kan bisa dicek, kalau tak sesuai dengan sistem maka akan ketahuan," tegas Risma.

KPK sendiri dilibatkan karena fungsi e-government yang bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktik korupsi. "Fungsi KPK tidak hanya melakukan penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebenarnya itu tak kami harapkan. KPK juga mempunyai fungsi membangun sistem anti korupsi," ujar Alexander dalam sambutannya.

KPK, kata Alexander, mengapresiasi e-government yang telah diaplikasikan Pemkot Surabaya. Karena itu KPK juga mendorong agar kepala derah lain juga ikut mengaplikasikan agar korupsi di Indonesia terus bisa dikikis.

"Dengan sistem online ini mengurangi interaksi langusung yang berpotensi ke arah korupsi. Meski tak saling bertemu namun pekerjaan justru menjadi lebih cepat dan ringkas. Tujuan akhirnya adalah mencapai pemerintahan yang bersih," pungkas Alexander. (iwd/fat)