.webp)
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto usai dia melakukan koordinasi dengan Kemenkeu beberapa hari lalu.
Menurut Herlina, Pemkot Surabaya saat ini harus lebih konsentrasi dengan DAU 2017, karena Kemenkeu akan menetapkannya pada pertengahan bulan November 2016.
"Mereka (kemenkeu) titip pesan untuk disampaikan ke Pemkot Surabaya agar segera melengkapi form (DAU) yang belum dilengkapi," kata Herlina pada detikcom, Senin (5/9/2016).
Jika tidak segera dilengkapi kata Herlina, bisa saja anggaran DAU 2017 yang diberikan pemerintah pusat hanya berdasarkan estimasi atau tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan.
"Bisa saja DAU-nya atau angka pengajuan tidak sesuai. Tapi berdasarkan angka proyeksi, artinya estimasinya bisa saja diambilkan dari tahun lalu atau silvanya yang dikurangi," ungkapnya.
Oleh karena itu, wanita yang juga bendaraha Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini berharap Pemkot Surabaya bisa segera menindaklanjuti dengan melengkapi form atau berkas pengajuan DAU di kemenkeu.
"Mereka (kemenkeu) juga meminta Pemkot Surabaya kooperatif dan segera melengkapi form yang belum lengkap," imbuh Herlina.
Ia berharap dengan hasil konsultasi dengan kemenkeu bisa segera ditindaklanjuti Pemkot Surabaya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran pembayaran gaji bagi PNS yang anggarannya diambilkan seluruhnya dari DAU.
Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser mengucapkan terima kasih atas peringatan dari Kemenkeu yang disampaikan melalui Komisi A DPRD Surabaya. "Untuk masalah ini, saya tidak bisa menanggapi. Tapi kakmi ucapkan terima kasih pada Komisi A dan sekali lagi silahkan langsung konfirmasi ke Pak Sekda," ungkapnya saat dihubungi terpisah oleh detikcom. (ze/bdh)
