.webp)
Aksi warga Mojodelik kali ini dilakukan karena pasca unjuk rasa yang pertama kali dilakukan di bawah Flyover di Desa Clangap, Kecamatan Gayam beberpa hari yang lalu tidak membuahkan hasil kesepakatan. Sehingga warga ngotot ingin menemui wakil rakyat serta bupati Bojonegoro.
Sebagai bentuk protes terhadap ExxonMobil, beberapa warga membentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan, "Hawane Panas Goro-Goro EXXON, Tanduran Mati Goro-Goro EXXON".
Bahkan diantara mereka ada yang memakai capil dan masker sebagai bentuk sindiran karena panasnya Desa Mojodelik akibat dampak api flare yang menyala saat operasinya sumur minyak di Blok Cepu.
"Warga mojodelik akan melakukan menuntut ExxonMobil jika setelah tiga hari ini tidak ada kesepakatan yang terjadi dengan warga," teriak Mustofa, korlap aksi.
Di Gedung DPRD Bojonegoro, perwakilan warga diterima ketua DPRD Bojonegoro. Warga yang telah membawa petisi berisi tuntutan dan dukungan, meminta ketua dewan untuk ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti mendukung tuntutan warga Mojodelik yang terdampak panas api flare serta banyaknya tanaman sawah yang mati.
Setelah mendapat dukungan dari wakil rakyat, massa langsung berjalan menuju kantor Bupati Bojonegoro, ketegangan sempat terjadi, karena Bupati Suyoto yang diharakan bisa menemui warga tidak kunjung terlihat.
Massa hanya ditemui oleh asisten II yang didampingi oleh Kepala kantor ESDM dan BLH. Namun harapan untuk mendapat dukungan dari Pemkab Bojonegoro gagal. Negosiasi sempat panas, ketiga perwakilan Pemkab Bojonegoro yang menemui massa enggan menanda tangani petisi yang telah disodorkan. Karena kecewa, massa akhirnya memilih bubar sambil berorasi dan akan melakukan tindakan melalui jalur hukum.
Dalam unjuk rasa ini, ada beberapa tuntutan warga terhadap EMCL anak perusahaan ExxonMobil. Tuntutan itu yakni, EMCL bertanggung jawab terhadap panasnya lingkungan di Desa Mojodelik. EMCL juga harus bertanggung jawab atas memburuknya hasil panen di Desa Mojodelik. EMCL harus bertanggung jawab atas kebisingan dari suara mesin yang beroperasi. Serta Pemerintah harus meninjau ulang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) ExxonMobil. (bdh/bdh)
