.webp)
Hal itu disampaikan Anas saat menjadi pembicara di acara Konsultasi Regional BPS se Jawa-Bali bertema 'Mengoptimalkan Modal Sosial untuk Mendukung Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif', yang dihadiri BPS, Bappeda se Jawa-Bali di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (11/8/2016).
"Modal sosial itu penting di daerah, karena itu melampaui dari modal ekonomi dan politik. Modal sosial itu bagaimana membangun interkasi hubungan dengan beberapa kekuatan di daerah," kata Abdullah Azwar Anas.
Anas menambahkan, inovasi di daerah-daerah itu penting, tetapi di atas semua itu, kebijakan di daerah harus fokus. Karena tidak semua inovasi bisa dilakukan.
"Setiap daerah punya prioritas dan punya sumber daya. Banyuwangi bukan Surabaya, bukan Malang, harus fokus sesuai kebutuhan di daerah," terangnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan probelm pembangunan diantaranya mengenai disparitas kesenjangan kemiskinan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya harus ada data yang cukup. Sebanyak apapun anggaran di daerah, tapi datanya kalau tidak tepat itu biasanya tidak efektif dan efisien menyelesaikan masalah," ujarnya.
Bupati yang pernah menjadi politisi DPR RI dari PKB ini menceritakan pengalamannya dalam membangun Banyuwangi selalu bersinergi dengan BPS.
"Kami selal bersama dengan BPS. Kami menerima data apapun dari BPS. Walaupun (data) itu pahit, kami terima sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah," katanya.
"Dengan data itu, alhamdulillah Banyuwangi bisa mengurangi masalah kemiskinan dari 20,4 persen menjadi 9,2 persen. Salah satunya dengan penguatan data dari BPS, sehingga kita bisa menentukan cara apa di tempat itu yang harus kita intervensi," jelas bupati yang terpilih kedua kalinya di Banyuwangi.
Anas menambahkan, gini rasio di Banyuwangi dari 0,32 persen menjadi 0,29 persen. Penurunan itu karena Pemkab Banyuwangi menerapkan pagu indikatif kecamatan yang nilai totalnya mencapai sekitar Rp 120 milliar.
"Pagu indikatif kecamatan ini menjamin bahwa di setiap kecamatan ada pemerataan, sehingga musrenbang bukan soal formalitas. Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan itu terakomodir di pagu indikatif anggaran di kecamatan," paparnya.
Ia menilai, permasalahan di setiap kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya selalu berbeda. Dengan pasokan data dari BPS, pemerintah bisa mengetahui angka dan permalasahan yang terjadi di kecamatan itu.
"Suka tidak suka UU menjadikan BPS sebagai referensi. Ke depan memang perlu ada sinergi antara perencanaan dengan baik yang berbasis data. Karena perencanaan yang baik kalau datanya tidak baik, maka tidak bisa menyelesaikan masalah, nggak nyambung," tuturnya.
"Kalau datanya baik dan datanya benar, ini lebih fokus dan tepat sasaran," tandasnya. (roi/fat)
