.webp)
Penarikan dana ini berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan Camat Poncokusumo Sukarlin pada 22 Juli 2016. Diterangkan dalam surat edaran bernomor 01/Pan.HUTRI /VII/2016 bagi PNS golongan I dipunggut sebesar Rp 25 ribu, golongan II senilai Rp 50 ribu, golongan III Rp 75 ribu, dan golongan IV sebesar Rp 100 ribu. Sementara bagi desa dikenakan biaya sebesar Rp 600 ribu.
"Semua PNS serta desa dipunggut biaya. Dana untuk merayakan hari kemerdekaan, yang kami pertanyaan dasar hukum dari dikeluarkannya surat tersebut," ungkap Koordinator Badan Pekerja Prodesa, Achmad Kusaeri kepada wartawan, Senin (8/8/2016).
Dari penelusuran yang dilakukan, Kusaeri menemukan bahwa surat edaran dikeluarkan dari hasil rapat panitia hari kemerdekaan digelar di Kecamatan Poncokusumo pada 25 Juli 2016 lalu.
Disebutkan, kebutuhan kecamatan dalam peringatan HUT ke-71 RI tahun 2016 sebesar Rp 42.831.000 untuk beragam kegiatan. Seperti karnaval, lomba gerak jalan, lomba mini truk, pentas seni hingga parade drum band.
Camat Poncokusumo Sukarlin membantah beredarnya surat penggalangan dana untuk perayaan HUT ke-71 RI dengan menyasar para PNS serta desa. Dia menegaskan, surat edaran dikeluarkan oleh panitia perayaan hari besar, bukan kecamatan.
"Itu panitia bukan kami (kecamatan,red)," katanya dikonfirmasi di ujung telepon.
Dia mengaku, surat edaran diterbitkan dari hasil rapat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Poncokusumo. Dalam rapat itu kemudian disepakati penggalangan dana untuk menyukseskan perayaan HUT RI ke-70. "Surat edaran dari hasil rapat panitia," akunya.
(fat/fat)
