.webp)
"Kasus seperti di Surabaya dan Jawa Timur elektroniknya banyak sekali. Bisa nggak perencanaan dan impementasinya di menjadi satu lembaga. Semua SKPD mulai KUA-PPAS menjadi satu (lembaga) sehingga dinas itu menjadi pelaksana saja," kata Gubernur di sela Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Ruang Graha Wicaksana Praja, komplek kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Rabu (3/8/2016).
Ia menerangkan, terpusatnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, sehingga sistem pengelolaan anggaran (e-budgeting) pengadaan barang dan jasa (e-procurement) serta sistem perizinan terpusat menjadi suatu sistem.
"Selama ini masing-masing SKPS menjalankan aplikasinya sendiri-sendiri. Dengan konsep ini, akan mempermudah dalam pengawasan karena semua terpusat di sana," tuturnya sambil menambahkan, sistem tersebut juga mencegah terjadinya korupsi.
"Pastilah (Pencegahan korupsi). Ini kan sangat transparan," tandasnya.
Saat ditanya, kapan pelaksaanaan pembentukan lembaga tersendiri perencanaan berbasis IT itu. "Ini masih didiskusikan, bisa apa ndak," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Agus Setianto menambahkan, pihaknya mendorong percepatan implementasi penggunaan aplikasi IT di setiap pemerintahan.
"Kita mendorong percepatan implementasi. Sekarang kita bergerak yang ada dulu lah. Yang belum kita wujudkan dulu sambil mencari cara yang terbaik. Seperti yang disampaikan pak gubernur, bisa lebih simpel, trasnprasan, kualitasnya terjaga," kata Agus.
"Sekarang yang kita dorong ke kepala-kepala daerah yang baru yang belum punya aplikasi, yang belum melek IT, kita dorong. Dan BPKP akan mendampingi dan mengawalnya," jelasnya. (roi/fat)
