.webp)
Pakde Karwo juga melarang PNS di Pemprov Jatim untuk memainkan game ini. Kehadiran game yang sampai saat ini masih membuat heboh adalah bagian dari proxy war. "Pokemon Go itu proxy war, perang baru untuk menghancurkan generasi muda kita lewat teknologi," katanya usai menghadiri puncak peringatan hari keluarga nasional di Lamongan, Rabu (20/7/2016).
Pakde Karwo menilai, Pokemon Go game augmented reality, merupakan perpaduan kehidupan nyata dan teknologi menggunakan smartphone bisa menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Indonesia, bila tidak segera ditangani secara serius.
"Kelihatannya menyenangkan tapi merusak anak-anak muda yang asyik dengan dirinya sendiri, tidak bergotong-royong, tidak berkomunikasi dengan yang lain," bebernya.
Menurut Pakde Karwo, game virtual reality menggunakan lokasi GPS real time, teknologi geocaching dan dunia bisa mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia, bila penggunanya nekad berburu master Pokemon Go di area terlarang.
"Bayangkan kalau Pokemon itu ada di tempatnya intelegen angkatan darat misal Kodam, (penggunanya) lari kesana atau tempatnya polisi tempatnya pertahanan-keamanan kita. Itu kelihatan sederhana tapi ini bisa dalam artian perang baru merusak generasi kita," urai dia.
Menurutya, proxy war merupakan kepanjangan tangan untuk mendapatkan kepentingan strategis dengan menjadikan Indonesia pasar potensial. Dia berharap setiap keluarga membuat aturan ketat guna membentengi anak-anak dari kecanduan bermain game online Pokemon Go ataupun game lainnya.
"Agar kepala keluarga membuat aturan, jam 6.30 sampai 18.00 mati Pokemon Go. Seperti di Lamongan membuat gerakan 1821, itu bagus, kontrol harus dilakukan terhadap keluarga untuk mematuhi," pintanya.
Selain menganggap Pokemon Go sebagai bagian dari Proxy war, Pakde Karwo juga sudah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pengprov Jatim. Mengenai sanksi, Pakde mengaku kalau saat ini sanksinya baru sanksi moral. "Kalau Pemda Provinsi Jawa Timur di larang, jam kerja menjadi otoritas kita mengatur kita larang, larangan pasti ada sanksi, tapi sanksinya harus moralitas dulu," tegasnya. (fat/fat)
