.webp)
"Dengan penahanan ketiga komisioner, praktis Bawaslu Jatim menjadi vakum," kata Muzakki, Tim Asistensi Bawaslu Jatim saat jumpa bersama tim advokasi di kantor Bawaslu Jatim, Jalan Tanggulangin, Surabaya, Jumat (15/7/2016).
Muzakki menerangkan, perkembangan kondisi di bawaslu ini disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia.
"Sudah kami sampaikan ke Bawaslu RI untuk mendapatkan arahan. Sekarang ini sedang rakornas bawaslu se provinsi se Indonesia di Jakarta," tuturnya.
Ia mengatakan, dengan penahanan ketiga komisioner itu, tidak menutup kemungkinan membuat orang-orang enggan menjabat sebagai bawaslu.
"Penahanan ini menjadi preseden. Kami khawatir jangan-jangan tidak ada yang mau menggantikan karena takut," ujarnya.
"Ini kan persoalan administrasi. Kalau perjalanan dinas dipermasalahkan, orang akan berfikir untuk menjadi bawaslu," tuturnya.
Muzakki menambahkan, ada tiga nama calon komisioner bawaslu yang bisa menggantikan ketiga komisioner yang ditahan. Mereka adalah Totok Hariono-anggota KPU Malang, A Fatoni dari KPU Jombang dan Dian Novia Saka mantan Ketua KPU Kota Kediri.
"Untuk proses PAW (pergantian antar waktu) itu sepenuhnya di Bawaslu RI. Tapi penggantian ini kalau sudah inkrah. Sekarang masih proses persidangan," jelasnya.
Sementara itu, Suryono Pane, tim advokasi Bawaslu Jatim menambahkan, berdasarkan audit dari BPKP, kerugian perjalanan dinas hanya Rp 10 juta.
Dirinya melihat aneh, kenapa yang didakwakan untuk Sufyanto Ketua Bawaslu Rp 76 juta, dan dua komisioner Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pujiatmiko masing-masing Rp 71,5 juta dan Rp 176 juta.
"Pak Sugeng ini meminjami Rp 100 juta untuk operasional bawaslu, karena anggaran dari Pemprov Jatim belum turun. Tapi kenapa kok malah dikatakan korupsi," tandasnya. (roi/fat)
