Dalam sambutannya, gubernur mengatakan, pembangunan suatu daerah harus inklusif, artinya pertumbuhan itu penting, tetapi pertumbuhan itu harus bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
"Tidak ada gunannya tumbuh (pertumbuhan ekonomi) tinggi, tetapi tidak mengurangi kemiskinan dan pengangguran," kata Soekarwo, Senin (20/6/2016).
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan, pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak mengurangi pengangguran dan kemiskinan, akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan.
"Oleh sebab itu, dalam pelantikan bupati dan wakil bupati ini diminta untuk melakukan pembangunan dan pemerintahan yang seadil-adilnya. Adil itu lebih dulu daripada kesejahteraan dan kemakmuran," terangnya.
Soekarwo juga mengingatkan, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat mewujudkan keadilan dan menjadi rumusan di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).
Selain itu, fungsi pemerintahan adalah efektivitas bukan efisiensi. Maksudnya, efektivitas suatu program daerah dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Efisiensi yang melakukan swasta, sedangkan efektivitas dan keadilan yang melakukan adalah pemerintahan.
"Efektif dulu baru efisien. Jangan efisien baru efektif. Jadi jangan sering-sering pemerintahan bicara efisiensi karena tugasnya efektivitasnya," tandasnya. (roi/fat)