.webp)
Bahkan dalam 10 hari ke depan, polisi akan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada PPNS terkait teknis penyidikan. Dalam kasus ini, polisi hanya bertindak sebagai koordinator pengawasan (korwas) saja.
"PPNS belum memiliki pengalaman untuk teknis penyidikan. Karena itu kami memberikan waktu tenggang selama 10 hari untuk kami dan PPNS saling berdiskusi tentang kasus ini," ujar Kasat Resrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga kepada wartawan, Jumat (17/6/2016).
Kesepakatan itu, kata Shinto, adalah kesimpulan dari gelar perkara antara polisi dengan dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), dan Satpol PP.
Gelar perkara, lanjut Shinto, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres atau perkembangan kasus itu. Kasus itu sendiri sudah mengalami perkembangan positif. Sudah ada 16 saksi yang diperiksa termasuk satu saksi dari pihak pengembang.
"Untuk panetapan pasal tetap tidak berubah," kata Shinto.
Ke depan, PPNS akan lebih aktif dan mendapat porsi penyidikan yang lebih banyak. Polisi di sini akan bertindak sebagai korwas. Polisi sebagai Korwas sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara penyidikan. Polisi hanya akan menjadi koordinator dan bukan pelaksana utama. Tetapi polisi berhak memanggil dan melakukan evaluasi penyidikan.
"Kasus ini tidak berjalan lambat, hanya perlu kejelian dalam penyidikannya. Jangan sampai menimbulkan celah yang bisa mematahkan penyidikan," tandas Shinto. (fat/iwd)
