.webp)
"Ini penting, sebab azas kewajaran perlu ditegakkan. APakah pantas jika pabrik mengambil untung terlalu tinggi," kata Gubernur Jatim Soekarwo usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (6/6/2016).
Soekarwo mengatakan, gubernur tidak punya kendali pada fungsi produksi, karena semuanya berada di bawah pengawasan Menteri BUMN.
"Kami hanya mendorong saja, agar KPPU sebagai pengawas perdagangan dapat memberikan hazard atas berlakunya harga saat ini," tuturnya.
Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo menerangkan, pihaknya sudah mengumpulkan stakeholder pergulaan di Jawa Timur mulai dari PTPN X, pedagang distributor I (DI), II (DII), III (DIII), kepolisian hingga KPPU untuk membahas kenaikan harga gula.
Dari pertemuan di akhir Mei lalu, pihaknya mendapat informasi bahwa ada stok gula mencapai 250 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 ribu ton ada di pedagang dan sisanya 2500 ton di PTPN serta 1500 ton di masyarakat. Stok gula yang ada di pedagang sebagian besar ada di distributor DII dan DIII.
"Sehingga operasi pasar dengan menggerejok 1500 ton gula tidak efektif, karena supply tidak sesuai dengan kebutuhan (demand)," tuturnya sambil menambahkan, kondisi kebutuhan saat ini lebih dari 1500 ton gula.
Subsidi sekitar 700 ton gula dengan harga Rp 11.750 per Kg diberikan ke pedagang. Namun yang di jual ke pasaran adalah stok dengan harga Rp 14.000 per Kg. "Pedagang menjualnya kalau stok sebelumnya sudah habis," terangnya.
Sementara ada sekitar 30 ribu ton gula hasil giling d PTP dilelang langsung digelontorkan ke pasar. Gubernur minta petani, agar memahami bahwa harga yang tinggi akan menyulitkan pembeli.
"Petani harus paham. Kalau petani minta harga tinggi, pembeli tidak akan mampu membelinya," tandasnya. (roi/fat)
