.webp)
Pelantikan Agus Setianto sebagai Kepala BPKP Perwakilan Jatim dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (3/6/2016).
Dalam sambutannya, Pemprov Jawa Timur dan BPKP sudah melakukan kerjasama di bidang pelatihan penerapan akuntansi keuangan dari sebelumnya berbasis cash basis menjadi acrual basis.
"Sebagian pegawai basicnya bukan akuntan. Kerjasama yang baik ini membuahkan hasil terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Soekarwo.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan, pendidikan dan latihan serta sertifikasi akuntasni dilakukan secara bertahap dengan menggandeng BPKP.
"Tujuannya agar SDM yang berasal dari berbagai disiplin ilmu bisa memiliki kompetensi kekuangan yang memadai," terangnya.
Mantan Sekdaprov Jatim ini menambahkan, kerjasama yang baik sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan juga harus dikoordinasikan secara terpadu, agar tidak tumpang tindih.
Menurutnya, hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti supaya bermanfaat untuk kepentingan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Gubernur juga berharap kepada Kepala BPKP yang baru dilantik, untuk bisa lebih meningkatkan hubungan konsultasi, koordinasi dan komunikasi, untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi serta menyikapi tantangan yang semakin kompleks.
"Langkah-langkah konsolidasi harus segera dibuat, sehingga membuka peluang terbentuknya visi misi kerja yang terarah. Harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan jabatan bisa terwujud," harapnya.
Kepala BPKP Pusat DR Ardan Adiperdana yang juga hadir di pelantikan itu menyampaikan, dari sisi perencanaan pembangunan pemerintah melakukan perubahan paradigma yang cukup mendasar dari money follows function menjadi money follow program.
"Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk menyusun program secara terarah dan berkualitas searah dengan program nasional," kata Ardan.
"Dengan paradigma baru itu, maka semua sumber daya yang ada akan dimaksimalkan dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional," jelasnya sambil menambahkan, diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tinggi untuk penguatan sistem penyelenggaraan keuangan dan peningkatan kapabilitas aparatur keuangan. (roi/fat)
