Eksplorasi Wisata Malang Selatan Terganjal Perhutani

Malang - Letak geografis menguntungkan Kabupaten Malang memiliki banyak destinasi wisata pantai, seperti di wilayah selatan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Tetapi sampai hari ini, potensi keindahan alam itu belum maksimal menjadi tujuan wisata. Masih jauh dengan kabupaten lain, seperti Banyuwangi.

Padahal, jaraknya tidak jauh, begitu juga sarana insfratruktur yang telah diperbaiki dengan baik. Apalagi di wilayah Malang Selatan sudah terakses Jalur Lintas Selatan (JLS) menghubungkan daerah pesisir selatan Jawa Timur. Lantas persoalan apa yang menjadi penyebab pengembangan sektor pariwisata Malang Selatan belum mampu memberi konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo memandang pengembangan pariwisata khususnya destinasi pantai di Malang Selatan terganjal lahan Perhutani. Karenanya, nasib obyek wisata di wilayah tersebut masih terkatung-katung.

"Komisi B sudah menyampaikan kepada dinas terkait, bahwa persoalan pariwisata Malang Selatan adalah Perhutani. Komunikasi yang baik harus segera dibangun, agar ekplorasi wisata bisa berjalan maksimal," ujarnya kepada wartawan, Senin (30/5/2016).

Menurut dia, sepanjang bibir pantai hingga menjorok ke daratan merupakan lahan milik pemerintah, yang selama ini dikelola oleh Perhutani. Inilah menjadi persoalan, ketika Pemkab Malang berupaya mengembangkan pariwisata harus melalui persetujuan pengelola lahan. "Kami sudah sarankan kepada dinas pariwisata untuk menemui Perhutani. Potensi semestinya dapat memberi konstribusi kepada daerah, sampai kini belum ada wujudnya," tutur dia.

Kusmantoro akan mengajak Pemkab Malang bagaimana menyelesaikan persoalan ini, dengan meminta pendapat pemerintah pusat maupun DPR RI. Tujuannya, pengembangan pariwisata yang harus melewati lahan Perhutani mendapatkan solusi menguntungkan kedua belah pihak.

"Setidaknya ada sebuah kebijakan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian lahan Perhutani untuk bisa dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sehingga bisa memberikan kontribusi kas daerah,".

"Tidak hanya sektor PAD, setidaknya insfrastruktur jalan dan fasilitas umum bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Jika masih dikuasai Perhutani secara keseluruhan, maka Pemkab akan tidak bisa berbuat apa-apa," bebernya.

Apalagi, sebab sepanjang garis pantai Malang selatan mulai Kecamatan Ampelgading berbatasan dengan Kabupaten Lumajang hingga Kecamatan Donomulyo berbatasan dengan Kabupaten Blitar banyak pantai eksotik yang idealnya mampu menyumbangkan kontribusi untuk kas daerah, tetapi terganjal lahan perhutani untuk dilakukan pengembangan wisata wisata itu.

"Kasihan masyarakat, akibat terkendala lahan Perhutani pembangunan tersendat. Karena itu, diagendakan pada Agustus nanti kami akan ke Jakarta menemui DPR RI," tegasnya.

Dia membeberkan, beberapa pantai di Malang selatan yang memiliki panorama alam luar biasa diantaranya, Pantai Lenggoksono, Pantai Sipelot, Pantai Tiga Warna, Pantai Batu Bengkung dan beberapa pantai lain yang tidak kalah dengan wilayah lain. Beberapa obyek wisata pantai dikelola oleh PD. Jasa Yasa salah satu BUMD milik Pemkab Malang.

"Malang Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan wisatanya, belum termasuk wisata pegunungan, tapi lagi-lagi kita terganjal Perhutani," ungkap politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku sudah menyiapkan grand desaign pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang. Untuk persoalan sektor wisata pantai di Malang Selatan, Rendra sudah memberikan himbauan kepada Pemerintah Desa untuk membangun kerjasama dengan Perhutani.

"Pemdes sudah kami minta bisa bekerjasama dengan Perhutani, yang di wilayahnya memiliki potensi wisata. Jika lahir sebuah Mou, maka akan memudahkan Pemkab mendukung peningkatan insfratruktur serta pengembangan pariwisata di wilayah tersebut," jelas Rendra terpisah.

Rendra mengaku, pihaknya akan salah jika rencana pengembangan pariwisata pantai Malang Selatan tanpa persetujuan Perhutani sebagai pengelola kawasan bibir pantai. "Akan sangat baik, jika kami (Pemkab Malang,red) diberikan kesempatan dan keleluasaan mengelola lahan dan pariwisata pantai. Namun semua bergantung kepada Perhutani, berkenan atau tidak lahannya dikelola sebagai pengembangan sektor pariwisata," harap dia.

Jika hal itu terwujud, lanjut dia, Pemkab Malang pastinya akan tetap menjaga bagaimana pengembangan pariwisata tidak merusak ekosistem di kawasan tersebut. "Konsepnya sudah ada. Rencana-rencana bagaimana mengembangkan pariwisata pantai, karena banyak sekali jumlahnya dan memiliki beragam destinasi sendiri," tutup Rendra.

(fat/fat)