.webp)
Selain itu, Kota Surabaya juga menjadi salah satu kota yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar daerah atau kota lain menerapkan e-governance dalam roda pemerintahan.
"Ini (belajar) rekomendasi dari KPK," kata pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi kepada wartawan usai penandatanganan kerjasama di Balai Kota Surabaya, Selasa (24/5/2016).
Menurutnya, Kota Surabaya sudah terkenal dengan sistem pemerintahan yang sangat memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan Erry makin tertarik setelah mendapat rincian detil dari Wali Kota Risma tentang apa saja yang ada didalam e-Governance Kota Surabaya.
"Makanya, hari ini saya bersama Bupati dan Wali Kota bersyukur bisa melihat langsung sistem e-governance itu," tuturnya.
Erry juga mengaku banyak pelajaran yang bisa diambil dari pemerintahan yang dilakukan oleh Risma. Diantaranya, Risma memiliki sistem yang sangat memungkinkan untuk mencegah korupsi.
Selain itu kata dia, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini memiliki komitmen dan keberanian walaupun mendapat ancaman dari segala pihak. "Dengan keyakinan dan dan sistem itu dia bisa selalu komitmen untuk menjalankannya," ungkap dia.
Ia berharap kepada bupati serta wali kota di wilayahnya segera mempelajari sistem itu dan diterapkan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan akan siap memberikan segala ilmu dan sistem pemerintahan yang telah dilakukannya itu. Bahkan, ia mengaku siap memberikan semua sistem e-governance.
"Saya kasihkan semuanya kalau mereka mau dan gratis. Bahkan, staf saya akan dikirim ke sana sampai penerapan e-Governance berjalan. Kalau semuanya baik kan enak. Jadi bagus Indonesia ini," tegas Risma usai acara.
Ia juga berharap dengan pemberian software secara gratis, daerah lain bisa maju serta bisa berhemat dan bisa digunakan untuk keperluan masyarakat. "Kita berikan free, biar daerah lain juga maju. Tidak bisa Surabaya saja yang maju sendiri," imbuh Risma.
Dalam penandatangan kesepakatan Pemkot Surabaya dengan Pemproc Sumatera Utara ini juga disaksikan langsung oleh Wakil Pimpinan KPK, Laode Muhamad Syarif.
Sebelumnya, sudah banyak daerah yang mengadopsi software e-Governance Kota Surabaya untuk diterapkan di daerah masing masing, diantaranya Pemkot Depok, Pemkab Bantul, Pemkot Kediri, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Balikpapan, Pemkot Tebing Tinggi dan Pemkab Jayapura. (ze/fat)
