.webp)
Meskipun hanya diikuti 2 peserta, namun Ujian Nasional (UN) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) Desa Widoro, Pacitan, Senin (16/5/2016) berjalan lancar.
Sedikitnya jumlah siswa peserta UN di MI GUPPI menjadi potret nyata ketimpangan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Lebih ironis lagi karena lokasinya masih berada di wilayah kecamatan Kota Pacitan, akses menuju sekolah sangat mudah. Pihak sekolah mencatat, penurunan jumlah siswa peserta UN terus merosot dari tahun ke tahun.
Tahun 2012 siswa kelas 6 yang mengikuti UN sebanyak 8 orang. Namun tahun berikutnya jumlah itu turun menjadi 3 orang. Adapun untuk tahun lalu, jumlah siswa peserta UN sempat naik menjadi 5 orang sebelum akhirnya tinggal menyisakan 2 orang tahun ini.
"Kalau ke bawahnya (kelas 5 ke bawah) lagi minimal jumlah siswa 4 orang," ujar Sri Wahyuni, kepala sekolah ditemui detikcom di kantornya, Senin (16/5/2016) siang.
Menurutnya, proporsi peserta didik dan jumlah sekolah turut memengaruhi minimnya jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah Islam yang dipimpinnya. Dijelaskan, untuk desa kecil seperti Widoro, sekolah dasar yang ada jumlahnya relatif banyak. Selain MI GUPPI, di desa yang terletak di ujung utara Kecamatan Pacitan itu juga terdapat 1 SD Negeri dan 1 SD Swasta.
Sri Wahyuni mengakui kendati jumlah peserta didik di sekolahnya terus berkurang, namun tak pernah terbersit niat bergabung (regrouping) dengan sekolah lain. Statusnya sebagai lembaga milik yayasan menyulitkan proses penggabungan. Belum lagi kekhawatiran makin banyaknya jumlah anak putus sekolah jika madrasah ditutup.
"Yang kita ingat kalau di sini adalah mencegah anak putus sekolah. Itu yang jadi motivasi kami. Walaupun murid sedikit kami berusaha bertahan," kata Sri Wahyuni semangat.
Kehadiran MI GUPPI, lanjut perempuan berjilbab itu sekaligus mewadahi siswa yang tidak tertampung di sekolah yang sudah ada. Terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka tidak hanya berasa dari desa setempat melainkan juga dari wilayah sekitar, seperti Semanten dan Sambong.
"Kalau masyarakat yang ekonominya menengah ke atas pasti (menyekolahkan anaknya) ke sekolah favorit di kota. Jadi yang di sini rata-rata dari keluarga kurang mampu. Hampir semua seperti itu," paparnya tentang sekolah dengan keseluruhan siswa 29 orang tersebut.
Terpisah, Bupati Indartato menghargai upaya lembaga pendidikan bertahan meskipun dengan jumlah siswa minim. Ini terutama bagi sekolah yang berada di pelosok pedesaan. Akses yang sulit serta jauhnya jarak dengan pusat pemerintahan kerap menjadi alasan anak-anak di daerah tersebut tidak bersekolah.
Bupati memahami salah satu alasan regrouping adalah efisiensi. Namun menurutnya, azas keadilan dalam pemerataan pendidikan juga harus dikedepankan. Sebab hak mendapatkan pengajaran yang layak merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
"Nah, adil ini menurut saya adalah anak-anak yang jauh dari mana-mana, alat transportasi tidak ada juga mendapat pendidikan yang layak. Kalau (sekolah) di pegunungan di-regrouping, kasihan," tandasnya merujuk UU 23 tahun 2014.
UN tingkat SD di Kabupaten Pacitan diikuti 6.851 siswa SD dan 1.001 peserta dari MI. Sedangkan jumlah sekolah pelaksana UN sebanyak 416 SD dan 100 MI. Hingga pukul 12.00 WIB belum dilaporkan adanya peserta mangkir. (fat/fat)
