Promo Festival Pantai Kenjeran Sudah Digeber, Polisi: Belum Ada Permohonan Izin

Surabaya - Publikasi 'Festival Band Pantai Kenjeran' yang disebut-sebut akan digelar oleh DPRD Surabaya sudah digeber. Namun, kepolisian belum menerima permohonan izin dari panitia yang akan mengundang bintang tamu Koes Plus ini.

"Belum masuk izinnya. Adanya cuma izin Drag Race yang masuk. Mungkin bisa ditanyakan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak," jelas Kapolsek Kenjeran Kompol Andi Yudianto kepada detikcom, Jumat (13/5/2016).

Namun Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mengaku belum menerima surat permohonan izin dari kegiatan yang juga akan diwarnai makan ikan bersama ikan bakar pada Sabtu (21/5/2016).

"Sudah saya cek ke Satuan Intelkam, tapi nggak ada. Belum ada izin untuk kegiatan yang dimaksud," jawab Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Harna saat dikonfirmasi.

Harna mengatakan, kegiatan itu mungkin saja izinnya langsung ke Polda Jatim. Tetapi, kata dia, biasanya izin ke Polda Jatim ditembuskan di jajaran terkait bila kegiatannya berskala besar.  Mungkinkah panitia akan mengurus perizinan menjelang kegiatan itu digelar?

"Bisa saja izinnya diurus mendekati pelaksanaannya. Yang pasti hingga hari ini belum ada izin masuk untuk kegiatan yang dimaksud," tandas Harna.

Festival Band Pantai Kenjeran saat ini sudah digeber publikasinya. Selain iklan pariwara di media, sejumlah reklame kegiatan bergambar Ketua DPRD Surabaya Armuji beserta logo resmi dewan sudah terpasang di sejumlah titik reklame milik swasta.

Kegiatan ini mengundang kontroversi karena terkait ketidakjelasan penyelenggara. Meski sejumlah reklame yang terpasang terdapat logo resmi DPRD Surabaya, tapi sekretariat dewan mengaku tidak mengetahui.

Kegiatan tersebut semakin mengundang kejanggalan karena Sekretaris DPRD Kota Surabaya tidak mengetahui, meski iklan pariwara di media dibiayainya.

"Kalau acara itu saya tidak tahu," kata Sekretaris DPRD Surabaya Hadi Siswanto saat dikonfirmasi detikcom.

"Kalau advertorial itu menggunakan anggaran dewan. Kalau kegiatan itu saya tidak tahu, mungkin uang pribadi," jawab Hadi.

Ditanya lebih lanjut, apakah diperbolehkan kegiatan pribadi anggota dewan tapi publikasinya menggunakan anggaran DPRD?

"Saya tidak bisa jelaskan itu. Tentang kegiatan itu, beliau (Armuji) yang tahu," jawabnya.

Armuji yang berusaha dikonfirmasi tentang kejelasan panitia penyelenggaraan event tersebut belum memberikan penjelasan.

Rencana kegiatan ini juga mengundang reaksi dari Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan. Ia mengingatkan agar penggunaan uang negara atau APBD harus dilakukan secara benar dan terencana.

"Uang negara itu semua harus sesuai perencanaan," kata Didik saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (12/5/2016) petang.

Tidak sekedar anggaran penyelenggaraannya yang harus trasparan, namun penggunaan anggaran iklan sebuah lembaga juga harus sesuai aturan.

Jika acara itu pribadi tapi mendapat dukungan anggaran iklan dari APBD? "Coba nanti kita dalami," jawab Didik.

"Anggaran iklan itu untuk apa, untuk dewan kan, lembaga. Makanya apakah kegiatan itu atas nama lembaga apa atau lain, ya nanti didalami lah," tambah Didik yang asli Bojonegoro ini.

Memang cukup aneh. Ketua Pelaksana 'Festival Band Pantai Kenjeran' Riswanto sebelumnya menegaskan jika acara yang juga untuk menyambut HUT 723 Surabaya ini merupakan kegiatan yang digelar DPRD Surabaya.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui sumber dananya. "Saat ini belum tahu dari Cak Ji (Armuji) yek opo iki," katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.. (iwd/ugik)