Nelayan Protes Rekomendasi Solar dan Tak Adanya Rambu Jalur Tangkapan Ikan

Situbondo - Sejumlah nelayan di Situbondo mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis (12/5/2016). Mereka mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait penerapan sistem rekomendasi pembeliann solar di SPBU.

Selain dinilai menyulitkan nelayan, rekomendasi pembelian juga banyak yang tak sesuai kebutuhan. Sehingga aktivitas nelayan Situbondo seringkali terganggu, bahkan hingga terjerat hukum.

"Di Jangkar sudah ada 3 nelayan yang ditangkap gara-gara solar. Sudah mencari ikan susah, untuk dapat solar juga susah,sampai-sampai sekarang nelayan banyak yang trauma. Harus segera ada solusi dari pemerintah," kata tokoh nelayan Kecamatan Jangkar, H Agus Jumariyanto di kantor DPRD Situbondo, Kamis (12/5/2016).

Tak hanya soal rekomendasi solar BBM jenis solar saja. Para nelayan juga mengeluhkan penerapan zona atau jalur tangkapan ikan di laut. Sebab, hingga saat ini tidak ada rambu-rambu pembagian zona yang terpasang. Sehingga seringkali membingungkan nelayan. Selain itu, tidak adanya rambu pembagian zona juga kerap memicu terjadinya kisruh atau bentrok antar nelayan Situbondo.

"Aturan jalur tangkapan itu ada, sanksinya juga ada. Tapi rambu-rambu antar jalur sampai sekarang tidak dipasang oleh pemerintah. Padahal permasalahan ini sudah sering terjadi dalam 1 - 2 tahun ini," tandas Agus.

Pantauan detikcom, kehadiran sejumlah nelayan asal Kecamatan Jangkar itu diterima langsung jajaran Komisi II DPRD Situbondo. Pihak DPRD pun berjanji akan segera menindaklanjuti. Dalam waktu cepat, Komisi II akan pihak kepolisian dan sejumlah SKPD terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Disperindag Situbondo.

"Akan kami undang agar segera ada kesamaan pemahaman terkait persoalan-persoalan yang dialami nelayan Situbondo," kata Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda.

Wakil Ketua Komisi II, H Tolak Atin menambahkan, persoalan nelayan itu memang harus segera ditanggapi. Sebab, sampai saat ini sudah banyak nelayan yang jadi korban dengan ditangkap, lantaran awam soal aturan. Sebab sejauh ini belum ada solusi yang jelas bagi nelayan, bagaimana prosedur hukum harus dijalani.

"Persoalannya banyak nelayan yang enggan mengurusi rekomendasi solar. Yang mengurusi biasanya pengepul. Padahal satu pengepul  bisa membawahi 10 nelayan. Ini yang membuat nelayan kesulitan mendapatkan solar dan harus segera dicarikan solusi," tandas H Tolak Atin. (fat/fat)