.webp)
"Sudah 20 tahun kami bekerja sebagai bidan. Tapi sampai sekarang belum diangkat sebagai PNS," kata Sumarmi (44) bidan PTT yang bertugas di Kabupaten Jombang saat dialog dengan Wagub di kantor Dinkes Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Selasa (10/5/2016).
Dihadapan Wagub Gus Ipul dan ada juga anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan anggota DPRD Jatim Agatha Retnosari, Sumarmi menceritakan, dia mendapat gaji Rp 2 juta dengan insentif dari pemerintah pusat Rp 1,4 juta.
Gaji dan insentifnya itu dinilai tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Bekerja sebagai bidan juga tidak mengenal waktu dan harus siap 24 jam. Apalagi bidan yang berada di pelosok desa.
"Kami harus siap melayani proses kelahiran selama 24 jam," terangnya.
Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, jumlah bidan PTT yang tersebar di berbagai pelosok desa dan di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur mencapai 22 ribu bidan. Dari jumlah tersebut, yang statusnya PTT sebanyak 3.340 orang. Mereka berumur diatas 35 tahun sebanyak 662 bidan dan di bawah 35 tahun 2.678 bidan.
"Mereka bekerja (bidan PTT) diatas 5 tahun. Rata-rata usianya 35 tahun sampai 40 tahun ke atas," kata Kadinkes Jatim Harsono.
Wakil Gubernur Jatim yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, jika kebijakan pengangkatan PNS ada di wewenang Pemprov Jatim, pihaknya akan berusaha secara maksimal mengangkat bidan sebagai bidan.
"Ini kewenangannya ada di pemerintah pusat. Untung ada anggota DPR RI dan DPRD Jatim disini, yang akan memperjuangkan nasib bidan PTT," kata Gus Ipul.
Rieke sendiri berjanji akan memperjuangkan nasib bidan PTT ke pemerintah pusat, untuk diangkat menjadi PNS. Termasuk bidan di daerah lainnya di Indonesia yang mencapai sekitar 40 ribu orang bidan PTT.
"Soal anggaran sudah tidak ada masalah lagi, karena sudah digedok di DPR. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengangkat 40 ribu bidan PTT menjadi PNS. Tapi ini dilakukan secara bertahap," jelas Rieke. (roi/iwd)
