Kisah Pilu Warga Balong Cangkring Kehilangan Penghasilan Jelang Ditertibkan

Mojokerto - Jelang penertiban prostitusi 29 Mei, puluhan wisma di kawasan Balong Cangkring (BC) dan Cakarayam Baru, Kota Mojokerto sepi ditinggal penghuninya. Kondisi ini membuat penduduk asli kawasan tersebut kehilangan mata pencarian. Bahkan mereka kini hidup nyaris tanpa tetangga dan bertahan dengan memakan uang tabungan.

Seperti yang dirasakan Ani (49). Perempuan asal Pare, Kediri ini menetap di Lingkungan Balong Cangkring, Kelurahan Pulorejo sejak 12 tahun silam.

Sebelum rencana penertiban prostitusi digulirkan Pemprov Jatim dan Pemkot Mojokerto, kawasan BC ramai pengunjung. Ibu tiga anak ini pun mengais nafkah dengan membuka warung kopi di antara wisma para wanita tuna susila (WTS).

"Sejak 8 Februari sepi, penghuni pada pulang semua. Sebelumnya saya pegang kelompok wisma sama warung kopi. Sejak sepi, warung saya tutup," kata Ani kepada detikcom, Rabu (27/4/2016).

Memang sejak 8 Februari lalu, pihak Yayasan Mojopahit yang membina warga tuna sosial di kawasan BC dan Cakarayam Baru memulangkan seluruh WTS. Sejak saat itu, Ani mengaku kehilangan penghasilan. Padahal saat ramai pengunjung, dia bisa meraup nafkah hingga Rp 400.000 per hari.

"Sekarang untuk bertahan hidup saya memakai sisa kerja yang dulu. Harus berhemat agar cukup. Terlebih lagi sekarang suami saya sakit dan tak bisa bekerja" ungkapnya.

Tak hanya kehilangan penghasilan, kini Ani harus hidup nyaris tanpa tetangga. Puluhan wisma di gang rumahnya terlihat tanpa penghuni. Saat malam tiba, suasana di rumahnya sepi dan gelap.

"Saya berharap segera ada solusi untuk kami. Entah itu kompensasi atau modal untuk usaha. Namun, kami sebagai warga sini pasrah terhadap pihak yayasan," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengatakan, setelah penertiban 29 Mei nanti, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga terdampak. Hanya saja, saat ini dalam proses validasi data oleh Biro Kesra Pemprov Jatim.

"Kompensasi nanti anggarannya dari Pemprov Jatim dan Kementerian Sosial. Besarannya berapa masih menunggu hasil validasi," terangnya.

Selain memberikan kompensasi, lanjut Dodik, bagi warga yang terdampak langsung penertiban prostitusi di BC akan mendapatkan pelatihan keterampilan dan modal usaha dari Pemkot Mojokerto.

"Untuk modal usaha nantinya melalui kelurahan mengajukan modal tanpa bunga dari pemkot. Kami minta peran aktif pihak lurah untuk mendata warga terdampak," pungkasnya.

(fat/fat)