.webp)
Salah satu cara Banyuwangi menjawab tantangan itu ialah dengan inovasi dalam penggunaan instrumen teknologi informasi sebagai pilar pendukung pelayanan publik.
Di tangan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, inovasi instrumen teknologi terus dipacu hingga ke pemerintahan desa. Seperti penerapan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online atau yang diberi nama e-Village Budgeting yang diaplikasikan di seluruh desa di Banyuwangi.
E-Village Budgeting ialah program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem yang sudah diterapkan di 189 desa di Banyuwangi ini bekerja untuk menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten.
Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan.
"Kinerja pemerintahan diharapkan bisa fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus kinerja yang mengarah pada hasil (outcome) dari program pembangunan. Sejak diterapkan tahun lalu dengan segala trial and error-nya, kini penerapan e-village budgeting semakin rapi. Ada satu atau dua kendala, itu wajar karena kita semua sama-sama belajar, kita terus benahi dan sempurnakan," tutur Anas pada detikcom, Jumat (8/4/2016).
E-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa dan mempermudah pencairan dan monitoring anggaran.
Untuk memperkuat pengawasan program, Banyuwangi juga merancang e-Village Monitoring. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik.
"Pencairan anggaran bisa dimonitor dan terbukti terkontrol. Setiap dana turun, langsung disinkronkan. Kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran, secara struktur kegiatan SKPD tidak dobel-dobel. Jika program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Dengan cara ini sistem bisa mengantisipasi penyimpangan, sekaligus memberi perlindungan bagi perangkat desa dari ulah oknum-oknum yang nakal," papar Anas.
Anas menguraikan, penerapan e-village budgeting membutuhkan kesiapan perangkat desa, seperti para bendahara desa dan operator sistem. Pemkab Banyuwangi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) secara konsisten memberi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa.
Evaluasi dilaksanakan secara berkala, termasuk dengan melibatkan lembaga independen untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemkab Banyuwangi.
Ada sebuah semangat yang selalu digaungkan Anas bersama Pemkab Banyuwangi, yaitu 'perubahan tak menjanjikan kemajuan, tapi kemajuan tak akan terwujud tanpa perubahan' . Dari semangat ini birokrasi Banyuwangi terus berbenah.
Kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah dan SKPD yang tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.
Dampak dari pembenahan di lingkungan pemerintahan daerah kini bisa dirasakan. Beberapa program-program yang memudahkan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran sudah berbasis online.
Kinerja daerah juga terlihat dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, penurunan kemiskinan, dan indikator-indikator konkrit lainnya. Ditahun 2015 lalu, Pemkab Banyuwangi mendapat penghargaan SAKIP dari Kemenpn-RB dengan predikat B.
SAKIP sendiri adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja. Sistem ini juga menyangkut soal akuntabilitas pengelolaan anggaran. Nilai SAKIB untuk Banyuwangi itu tertulis terbaik di Jatim dengan perolehan nilai 65,41.
"Perubahan ini semua bertahap. Tidak semuanya bisa langsung ideal. Fondasi perubahan dibangun berkelanjutan. Jika tahun lalu kita menerima SAKIB predikat B, tahun ini kita mengejar tingkat yang lebih tinggi dengan nilai A. Tentu kerjasama dan disiplin di lingkungan birokrasi kita perketat lagi," tandas Anas. (iwd/iwd)
