.webp)
Tak hanya mengusir, mahasiswa membentangkan beberapa spanduk kecaman terhadap TNI A) yang turut campur dalam polemik Perpenas Banyuwangi. Sebab Kolonel Sihar Simanullang mengaku sudah mendapat izin dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menjadi rektor di kampus yang dikenal sebagai kampus merah putih ini.
Sebelum terjadi pengusiran, rektor menggelar pertemuan bersama dengan dekan, dosen dan staf Untag Banyuwangi. Di sela acara, mahasiswa bergerak ke aula dan membanting kursi dan mengusir rektor tersebut. Bentrok antara dosen dan mahasiswa terjadi.
Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dan rektor Untag kubu Waridjan. Bahkan mahasiswa mendorong rektor tersebut ke mobil untuk keluar kampus. Saat diusir, rektor menggelar pertemuan bersama dengan beberapa dekan, dosen dan staf di salah satu ruangan kampus.
"Pak kolonel, jangan pancing kami tidak menghormati TNI AL. Karena saya tahu jika bapak belum mengantongi izin dari Kasal. Selain itu, yayasan yang melantik anda adalah yayasan abal-abal," ujar Gilang, salah satu mahasiswa Untag Banyuwangi, saat menghadang rektor kubu Waridjan.
Sementara rektor kubu Waridjan, mengaku kedatangan dirinya ke kampus untuk memperkenalkan diri sebagai rektor terpilih. Namun penolakan tersebut terpaksa membuat dirinya pergi dari lokasi acara.
Tentang izin dari kasal, menurut Sihar, belum turun. Namun secara lisan, dirinya mengakui sudah mendapatkan izin untuk memimpin kampus terbesar di Banyuwangi ini.
"Izin tinggal mengambil di kasal. Saya sudah menghadap Kasal dan mendapat ijin lisan. Mengenai adanya surat resmi tinggal menunggu perintah. Panglima sudah mendukung saya. Jendral-jendral itu perintahkan saya," ujarnya.
Konflik Perpenas Banyuwangi terjadi pasca pemilihan Ketua Perpenas. Dua kubu meyakini jika memiliki kekuatan hukum yang sah untuk memimpin yayasan yang menaungi Kampus Untag Banyuwangi dan 11 lembaga pendidikan lainnya. Dua kubu tersebut yakni Waridjan dan Sugihartoyo. Keduanya sama-sama mengangkat rektor dan saling menguasai kampus Untag. Sementara saat ini, kubu Sugihartoyo mengklaim sudah memiliki kekuatan legalitas dari Kemenkumham. Sedangkan kubu Waridjan menggugat ke PTUN keluarnya legalitas Kemenkumham tersebut. (fat/fat)
