.webp)
"Dari hasil survey, secara keseluruhan (Waduk Nipah) sudah siap diresmikan," kata Saifullah Yusuf.
Wagub yang akrab disapa Gus Ipul meninjau waduk bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji. Saat meninjau waduk yang biasa mengairi sawah hingga diatas 1.000 hektar di tiga kabupaten (Sampang, Pamekasan dan Bangkalan), wagub mendengarkan pemaparan yang disampaikan Kepala UPB Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Mahmudi, terkait progres pembangunan bendungan yang pembebasan lahannya dimulai sejak 1983.
Mahmudi menerangkan, bendungan Nipah memiliki tiga tipe urugan batu dengan inti tegak yang konstruksinya dibangun mulai Tahun 2004 sampai 2008. Tinggi bendungan diukur dari dasar sungai adalah setinggi 22,50 meter. Sedangkan debit banjir rencana Q1000 adalah 548,79 m3/det (debit inflow), elevasi puncal EL 50.00 m, lebar puncak bendungan 7 meter dengan panjang puncak bendungan 110,85 m. Untuk kemiringan hulu adalah 1:2,5 dan kemiringan hilir 1 L2,0.
Bendungan Nipah berfungsi untuk mengairi sawah irigasi seluas 1.150 hektar yang terdiri dari pengambilan dari Bendung Montor sebesar 143 dan pengambilan dari Bendung Tebanah seluas 1.007 hektar.
Dalam perjalan pembangunan bendungan itu, terdapat kendala yang dihadapi oleh BBWS Brantas diantaranya, pemotongan mercu bendung sebagai akibat masalah sosial, sehingga menyebabkan molornya pembebasan lahan, khususnya di elevasi EL 44.00.
Dari hasil evaluasi 2011, kebutuhan tanah waduk Nipah seluruhnya seluas 585 hektar. Sedangkan tanah genangan yang sudah dibebaskan seluas 475,345 hektar. Tanah yang belum dibebaskan seluas 55,250 hektar yang tersebar di Desa Nagasareh Dusun Morsongai dan Blenjeng 35,044 hektar serta di Desa Tolang Dusun Tenggina Dajah seluas 20,086 hektar. Sedangkan elevasi sisa tanah yang paling rendah yang belum dibebaskan sekitar 55 hektar.
Menanggapi persoalan pembebasan tanah tersebut, Gus Ipul mengatakan, akan segera dikoordinasikan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat di lokasi. Katanya, polisi dan TNI dikerahkan untuk penjagaan keamanan. Sedangkan pendekatan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, warga dan pemilik lahan akan dilakukan pemerintah.
"Jika ada masalah, kita ingin diselesaikan secara baik-baik dengan berdialog. Pemerintah, polisi, TNI tidak bisa memaksa. Kita ingin berdialog, bertukar pikiran agar kepentingan masyarakat itu bisa lebih diprioritaskan daripada kepentingan individu," tuturnya.
"Kami ingin bendungan ini bisa dimanfaatkan untuk umat, khususnya mengairi sawah-sawah yang lebih dari seribu hektar di Kabupaten Sampang dan sebagaian sawah di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan," tandasnya sambil menambahkan, selain untuk mengairi sawah, Waduk Nipah juga bisa dijadikan destinasi wisata. (roi/fat)
