.webp)
Mereka meminta Pemkot Malang menfasilitasi pembicaraan terkait ganti rugi lahan yang menurut mereka tak sesuai dengan kondisi di lapangan, pendemo juga melengkapi aksinya dengan membawa poster.
Bukan hanya pria dewasa, ibu-ibu yang berdemo ikut berorasi dengan membawa secarik kertas yang dibawa. Spanduk, bertuliskan 'Ganti Rugi Harus Manusiawi' dan 'Kami Ingin Adil'.
"Kami ingin Pemkot memfasilitasi untuk pembebasan lahan, agar nilai ganti rugi yang kami harapkan bisa terwujud," ujar Ketua Forum Komunikasi Warga Terdampak Proyek Pembangunan Tol Pandaan-Malang Endi Sampurna disela demo.
Sebelumnya, warga juga ngeluruk gedung DPRD Kota Malang dengan membawa tuntutan yang sama. Warga berdalih, jika sebenarnya mendukung pembangunan Tol, namun aksi yang dilakukan agar mendapatkan ganti rugi yang layak.
"Kami juga datang ke BPN (Badan Pertanian Nasional) tapi tidak ada jawaban yang memuaskan," sesal Endi.
Aksi warga tidak ditanggapi dingin oleh Pemkot Malang. Upaya penyelesaian akan segera dilakukan. "Demo warga tentunya adalah sebuah proses demokrasi dalam menyampaikan aspirasi. Kami sangat menghormati itu," ungkap Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Nurwidianto terpisah.
Diungkapkan, terkait proyek jalan tol Pandaan-Malang sudah tersosialisasikan sejak awal dan termasuk lokasi atau hunian yang terdampak. "Langkah sosialisasi secara berkelanjutan dengan penilaian dan penentuan uang pengganti yang penilaiannya dilakukan tim appraisal dari BPN,".
"Apakah nilai yang dikeluarkan sudah proporsional dan wajar. Bila tidak ada kata kesepakatan (dan selama ini telah dilakukan upaya mediasi). Maka semua pihak diharapkan mengikuti proses uji petik berikutnya," jelas pria akrab disapa Wiwid ini. (fat/fat)
